Akom: DPP Golkar Jangan Ulur-Ulur Waktu Penyelenggaraan Munaslub

20161125- Ade Komarudin Datangi Megawati-Jakarta- Faizal Fanani — Ketua Soksi, Ade Komarudin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Soksi Ade Komarudin atau Akom mendesak DPP Partai Golkar segera menggelar rapat pleno. Dari rapat pleno, DPP harus juga memutuskan soal waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Akom menuturkan, saat ini semua pihak di DPP harus ikhlas dan legowo untuk menggelar Munaslub demi kepentingan yang lebih besar. Terlebih, secara konstitusi persyaratan digelarnya Munaslub sudah terpenuhi.

"Jadi segera memutuskan Munaslub itu selambat-lambatnya 20 Desember. Kalau kita masih main-main dan mengulur waktu, kasihan," kata Akom di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017).

Ia melanjutkan, pilihan tanggal digelarnya Munaslub juga disepakati oleh Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono dan Ketua Umum MKGR Roem Kono. Menurut dia, Soksi, Kosgoro dan MKGR adalah Ormas yang menjadi pilar berdirinya Golkar.

"Saya ingin menggarisbawahi tiga ormas trikarya ini yang mendirikan Golkar. Dan kami pilarnya Golkar bertanggung jawab dengan masa depan Golkar, " ujar Akom.

2 dari 2 halaman

Tiga Ormas Dukung Munaslub

Tiga Ormas pendiri Golkar, yaitu Soksi, MKGR dan Kosgoro mendesak DPP Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Tiga pimpinan ormas tersebut berkumpul di kediaman Agung Laksono di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017) sore.

Ketua Umum Kosgoro Agung Laksono mengatakan, ketiga Ormas pendiri partai Golkar telah sepakat untuk menggelar Munaslub. Menurut dia, Munaslub bisa menjadi titik balik perbaikan partai Golkar. Apalagi tahun politik sudah semakin dekat.

"Mendesak dan mendorong untuk melaksanakan Munaslub Desember ini juga. Tanggal 8 Januari (2018) pendaftaran pilkada dan tahun besok sudah pilpres. Ini harus cepat," kata Agung.

Dia melanjutkan, dengan Munaslub, Golkar bisa segera mengambil sikap dan melakukan konsolidasi jelang tahun politik. Semua keputusan pun bisa diambil tanpa melanggar AD ART jika ketua umum partai definitif terpilih. Saat ini, Golkar dipimpin Pelaksana Tugas Ketua Umum yang dijabat Idrus Marham.

"Jadi setiap keputusan Partai golkar legitimasinya kuat dan bukan Plt. Jadi secara prosedural kita menempuh secara konstitusi partai yang ada. Kami menolak DPP dibawah Plt mengambil keputusan strategis, " ujar Agung.

Selain dihadiri Agung, pertemuan di Cipinang juga dihadiri Ade Komarudin selaku Ketua Umum Soksi dan Ketua Umum MKGR Roem Kono.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini