Sukses

Kata Ketua MPR soal Nonmiliter Pesan 5 Ribu Senjata

Panglima TNI Jenderal Gatot mengungkapkan ada instansi yang menyelundupkan 5 ribu senjata.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku belum tahu persis soal dugaan pemesanan 5.000 senjata ilegal oleh institusi nonmiliter yang diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut pria yang karib disapa Zulhas ini, kalau memang hal itu benar ada maka pelakunya harus dihukum.

"Saya enggak tahu benar atau tidak karena sibuk pesta nikah (anak) ini. Tapi begini, kalau ada satu saja senjata ilegal, itukan dihukum, lah kalau lima ribu, bayangkan," ujar Zulhas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (24/9/2017) malam.

Dia menegaskan, apabila ada orang yang memiliki satu saja senjata dan tidak berizin, maka itu ilegal.

"Kalau saudara punya senjata satu, enggak punya perizinan, itu ilegal. Dihukum saudara. Apalagi kalau 5.000. Kalau benar itu ilegal, satu saja dihukum apalagi 5.000," tegas Zulhas.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melempar isu panas terkait penyelundupan 5.000 pucuk senjata api ke Indonesia.

Penyelundupan dilakukan sebuah institusi yang mencatut nama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Bahkan, disebutkan ada jenderal nakal yang membantu operasi tersebut.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pesan 500 Senjata

Menanggapi kabar tak sedap itu, Menko Polhukam Wiranto langsung memberikan penjelasan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Minggu (24/9/2017). Ini dipandang perlu untuk meredam situasi di tengah memanasnya isu kebangkitan PKI, juga menjelang Pilpres 2019 mendatang.

Menurut Wiranto, pemesanan 5.000 pucuk senjata itu tidak terkait dengan kondisi keamanan negara saat ini. Isu itu muncul lantaran belum rampungnya komunikasi antarinstansi. Namun begitu, dia mengaku ada pemesanan senjata ke PT Pindad sebanyak 500 pucuk, bukan seperti yang disampaikan Jenderal Gatot, 5.000 senjata.

"Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen. Bukan 5.000 pucuk dan bukan standar TNI," jelas Wiranto.

Saksikan video pilihan di bawah ini

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.