Kasus Sumber Waras, Ahok, dan Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat. Kasus ini telah diselidiki KPK hingga memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Penyidik kami tidak menerima dan tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya (soal kasus pembelian lahan Sumber Waras), penyidik kami lho ya," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa 14 Juni 2016.

Ia menjelaskan, KPK telah mengundang ahli untuk memberikan keterangan seputar kasus tersebut. Ahli-ahli tersebut di antaranya dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPI).

Hasilnya, tidak ada indikasi kerugian negara dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Dari pendapat ahli tidak seperti itu (audit BPK). MAPI ada selisih, tapi tidak sebesar itu. Ahli ada yang berpendapat terkait NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) itu harga bagus," papar Agus.

Ia menegaskan dengan tidak ditemukan perbuatan melanggar hukum, maka kasus RS Sumber Waras dianggap selesai.

Gubernur DKI Jakarta Ahok yang kerap disangkutpautkan dalam kasus Sumber Waras ini berterima kasih kepada KPK atas penyampaian tersebut.

"Saya terima kasih (KPK), berarti memang secara profesional enggak ada salah kok," ujar Ahok di Balai Kota.

Menurut Ahok, sejak awal memang tak ada yang salah dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Sebab harga beli sudah ditentukan oleh NJOP. "Posisi sertifikat bukan saya, yang nentuin zonasi NJOP juga bukan saya," kata Ahok.

Meski terbukti tak bersalah, Ahok tak mau menafsirkan apakah ada oknum BPK yang salah dalam audit LHP BPK 2014  itu. "Enggak tahu kamu tafsirin sendiri saja, aku mana mungkin mau ribut sama orang kalau bener," tutup Ahok.

Desakan untuk mengusut keterlibatan Ahok di kasus Sumber Waras ini sering disampaikan ke KPK. Berbagai massa beberapa waktu lalu meminta KPK untuk menangkap Ahok.

Tak jarang aksi anti-Ahok ini berujung ricuh di depan KPK. Musikus Ahmad Dhani yang menjadi calon rival Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta dan aktivis Ratna Sarumpaet juga turut bergabung dengan para serikat pekerja, yang beberapa waktu lalu demo untuk menangkap Ahok.

Lulung Beri Selamat

Wakil Ketua DPRD Abraham 'Lulung' Lunggana yang sempat mengatakan pembelian lahan tersebut bermasalah, hanya mengatakan doanya terkabul.

"Doa saya terkabul kalau Ahok tak terlibat dan publik akan tahu jika ujungnya begini," ucap Lulung saat berada di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Meski memberi selamat kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Lulung menyatakan kasus Sumber Waras belum terbuka semuanya.

"Tetapi publik ini tidak tahu semua, tidak dibuka semua persoalan kebijakan. Ingat, surat penunjukan atas tanah itu lebih dulu transaksinya. Artinya tidak ada surat penunjukan. Artinya beli tanah itu atas kemauan Ahok," tegas Lulung.

Politikus PPP itu pun meminta agar uji investigasi yang dilakukan BPK bisa dibuka ke publik.

"Memang sudah saya duga dari awal akan terjadi seperti itu. Ya selamat deh untuk Ahok. Bahwa enggak ada tersangka karena memang saya sudah prediksi. Saya bilang selamat," ujar Lulung.

Bakal calon Gubernur DKI Yusril Izha Mahendra, yang kerap mengkritik Ahok, juga enggan bicara banyak terkait hal ini.

"Saya enggak bisa menilai, biarkan serahkan kepada KPK. Kalau saya mengomentari, enggak enak saya. Karena kita kan sama-sama berniat maju ke Pilgub DKI. Saya menahan diri," tutup Yusril.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak percaya tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Nah saya sendiri termasuk yang melihat bahwa semestinya ada terjadi kesalahan-kesalahan prosedur yang mengakibatkan kerugian negara," tegas Fadli Zon, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14 Juni.

Fadli Zon menunggu tanggapan resmi dari BPK. Sebab, auditor negara itu menyatakan ada kerugian negara yang disebabkan Ahok dari pembelian rumah sakit tersebut.

"Kita lihat nanti juga bagaimana jawaban dari BPK. Karena ini menyangkut kinerja dari BPK, kalau BPK hasil audit investigasi dianggap salah dan kemudian ini bisa diabaikan saya kira ini akan menjadi preseden buruk juga di dalam sistem audit kita," jelas politisi Partai Gerindra itu.