Panglima TNI: Poso Tidak Mungkin Darurat Militer

20160114-Apel-Operasi-Penegak-Ketertiban-Jakarta--Panglima-TNI-Gatot-Nurmantyo-GMS — Prajurit TNI baris berbaris saat mengikuti apel gelar operasi penegak ketertiban (Ops Gaktib) di Silang Monas, Jakarta, Kamis (14/1). 1.244 prajurit mengikuti Operasi Yustisi dengan sandi Citra Wira Dharma 2016. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memastikan kondisi keamanan di Poso, Sulawesi Tengah masih terkendali. Kendati saat ini operasi pengejaran kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso masih berlangsung.

Meski pernah dijadikan tempat latihan militer Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI pada 2015 lalu, Poso dipastikan tidak akan berstatus darurat militer.

"(Poso) tidak mungkin darurat militer," tegas Gatot di sela-sela acara Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Gatot menegaskan, latihan semacam itu kini sudah tidak perlu dilakukan di Poso. Sebab, saat ini pihaknya bersama Polri sudah menggelar operasi Tinombala untuk mengejar kelompok teroris Santoso.

"Tidak usah latihan, sudah operasi kok latihan lagi," ucap Gatot.

Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI sebelumnya pernah diselenggarakan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada 22 sampai 31 Maret 2015. Latihan itu melibatkan 3.222 personel TNI.

Latihan di Poso mengambil tema PPRC TNI melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP), dengan melaksanakan penindakan awal untuk menghancurkan agresor, guna merebut kembali Poso dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Adapun tujuan latihan PPRC TNI antara lain, melatih keterampilan unsur pimpinan dan pembantu pimpinan dalam menyusun konsep operasi melalui prosedur hubungan komandan dan staf, menguji konsep operasi sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan Komandan PPRC TNI dan staf, dalam rangka mengantisipasi dan merespons kemungkinan kontijensi di wilayah tertentu.