Sukses

PDIP Bahas Lahan untuk Petani di Rakernas Nanti

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sejumlah program kerakyatan bakal dibahas dalam rakernas itu.

Liputan6.com, Jakarta - PDIP bakal menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I pada 10-12 Januari 2016. Rencananya rakernas tersebut digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, sejumlah program kerakyatan bakal dibahas dalam rakernas itu.

"Program-program tersebut dalam pelaksanaannya bersifat konkret dan langsung dapat dirasakan rakyat. Apalagi dalam konsepsi pembangunan Semesta Berencana, sejak tahun 59 sudah dirancang bagaimana Indonesia berdaulat bidang pangan," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Kamis 7 Januari 2016.

Hasto menuturkan, Rakernas I nanti akan digunakan sebagai wadah mengimplementasikan program kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan petani.

"Beberapa hal yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan pendapatan petani, antara Iain penyediaan luas lahan minimal 2 hektare bagi petani, meneruskan, dan mengawasi proses pembagian alsistan (alat mesin pertanian dan perkebunan)," ujar Hasto.

Kemudian, tutur dia, menjalankan program penggunaan bibit unggul nusantara, penggunaan pupuk organik serta membangun jalur distribusi hasil pertanian.

"Serta membuat pelatihan berkala bagi para petani. Program-program tersebut implementasinya akan dibahas mendalam saat Rakernas nanti," lanjut dia.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP bidang buruh, tani dan nelayan Mindo Sianipar menjelaskan, kesejahteraan petani dan nelayan akan lebih diutamakan pada rakernas nanti.

"Sejak 2007, PDIP telah lakukan pembinaan secara sistematis pada kelompok petani hampir di seluruh daerah sentra pertanian, perikanan, peternakan. Di era teknologi ini akan kami sosialisasikan dan masifkan melalui struktural partai di eksekutif maupun di legislatif," jelas dia.

Dengan begitu, sebagai partai besar yang ada di semua desa di Indonesia, maka PDIP akan dapat mendampingi kinerja pemerintah menjalankan program kerakyatan.

"Ini salah bentuk PDIP dalam menjalankan program kerakyataan dan agar desa bisa bekerja sesuai keinginan pemerintah sekarang," pungkas Mindo.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini