Puluhan Orang Berseragam PPP Tuntut Muktamar Dibubarkan

Liputan6.com, Surabaya - Karena dinilai ilegal dan tidak mendapatkan izin dari Mabes Polri, puluhan orang berseragam Partai Persatuan Pembangunan mendemo muktamar PPP yang digelar kubu Romahurmuziy atau Romi cs di depan Hotel Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (15/10/2014).

"Kami minta muktamar ini dibubarkan karena tidak sah dan ilegal," kata perwakilan demonstran saat berorasi.

Ia juga mengatakan, muktamar di Surabaya ini tidak sah karena tidak mendapatkan izin dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Selain itu, massa menilai muktamar tidak mendapatkan izin dari Mabes Polri.

"Ini rekomendasi dari Mabes Polri. Kami mohon bapak polisi jajaran di bawahnya untuk membubarkan muktamar. Kalau memang ada izinnya, kami minta bukti. Kalau tidak ada buktinya, izinkan kami untuk membubarkannya," ucap dia.

Para demonstran juga menegaskan yang berhak menggelar muktamar adalah Ketua Umum PPP. "Kami mohon Romi (Romahurmuziy), Emron (Emron Pangkapi), Musyafak (Ketua DPW PPP Jatim Musyafak Noer) keluar dan bubarkan muktamar ilegal dan inkonstitusional," tegas dia.

Dalam demo tersebut massa membawa spanduk yang di antaranya bertuliskan 'Muktamar VIII PPP ilegal harus dibubarkan'. Massa juga menampilkan atraksi seni sapi sonok. Namun mereka hanya berorasi di depan lokasi acara karena mendapat penjagaan ketat dari pihak kepolisian.

Pelaksanaan muktamar merupakan buntut dari konflik internal yang terjadi di tubuh PPP. Partai berlambang Kabah itu terpecah sejak Ketua Umum Suryadharma Ali memperlihatkan dukungannya kepada Prabowo Subianto dalam sebuah kampanye Maret tahun ini.

Dukungan itu dinilai sepihak oleh anggota PPP lainnya, meski belakangan PPP akhirnya bergabung dengan partai-partai lain pendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Konflik kembali memanas saat pemilihan ketua MPR beberapa waktu lalu yang berujung pada berlabuhnya PPP pada koalisi partai pendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK. (Mut)