Panglima TNI: Begitu Diangkat, Pemimpin Harus Loyal Kepada Negara

Liputan6.com, Jakarta - Penyelenggaraan Pemilu 2014 tinggal menghitung waktu. Masyarakat akan turut memberikan aspirasi melalui suaranya dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu.

Mengenai hal tersebut, Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko memiliki pandangannya. Menurut Moeldoko, para pemimpin yang terpilih, baik di Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres) nantinya harus mengabdikan diri kepada negara.

"Seorang pemimpin, begitu dia diangkat, maka loyalitas pribadi dan kelompok harus ditinggalkan. Berganti menjadi loyalitas hanya kepada negara," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Selain loyalitas, Moeldoko juga meminta pemimpin yang terpilih nanti memiliki pandangan komprehensif mengenai politik luar negeri. Terpenting, katanya, pemimpin masa depan adalah pemimpin yang berupaya untuk mencari jalan damai dalam menyelesaikan persoalan.

"Harus sejalan dengan prinsip zero prospect of war. Karena, jika pemimpin menginginkan perang, negaranya pasti tak akan maju," tambahnya.

Moeldoko mengatakan lebih lanjut, saat ini Indonesia masih termasuk ke dalam negara paradoksal. Sebagai negara demokrasi, kata dia, Indonesia selalu di antara tantangan dan aturan. Antara demokrasi dan stabilitas, serta antara menjadi pemenang dan memperbaiki bangsa.

Pada tataran demokrasi dan stabilitas misalnya, kata Moledoko, TNI harus pandai bermain di ruang sempit. "Pada sisi demokrasi, TNI harus bisa mengawal. Tapi, begitu meleng sedikit, menjadi anarkis. Di sisi lain stabilitas tak bisa ditinggalkan," ujar dia.

Setelah Indonesia memasuki era reformasi, Moeldoko melihat, demokrasi berjalan seperti air bah. "Yang harus kita tuju ke depan adalah membuat negara kuat dan rakyat tetap berdaulat," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL), Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar menawarkan model pemimpin baru yang diharapkan bisa memimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Hal itu dilakukan setelah pihaknya melakukan kajian sepanjang 3 bulan terakhir.

"Setelah 3 bulan kami terus berdiskusi, kami menghasilkan beberapa kriteria khusus bagi calon pemimpin mendatang," kata Agum.

IKAL, kata Agum, menawarkan 5 tolok ukur guna meneropong kualitas calon pemimpin, yakni acceptable (bisa diterima semua golongan), track record (rekam jejak yang bagus baik dar segi pribadi, keluarga dan performance kepemimpinan), tidak ambivalent (seiya sekata), berani tidak populis, dan pemimpin yang sesuai era.

Oleh karena itu, Agum mengimbau, agar partai politik yang menjadi wadah pembentukan pemimpin, bisa memilih pemimpin yang berkarakter dan memiliki jiwa negarawan.

"Kita (IKAL) tak bisa berbuat banyak dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Kita hanya berharap parpol lebih dewasa dalam menentukan calon pemimpinnya," tukas Agum. (Tanti Yulianingsih)