Liputan6.com, Jakarta: Darah belum berhenti menetes di Tanah Rencong. Sejak Daerah Operasi Militer dinyatakan berakhir 7 Agustus 1998, kekerasan di sana memang tak kunjung mereda. Berbagai macam aksi pembunuhan, pembantaian , penculikan, pembakaran gedung pemerintahan, gelombang pengungsi, seolah tak ada habis-habisnya. Serambi Mekah bersimbah darah dan tak ada yang bisa memastikan sampai kapan.
Peristiwa mutakhir adalah ketika Zaini Sulaiman, 42 tahun, anggota DPRD Aceh dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ditembak mati sekelompok orang yang datang bertamu ke rumahnya di Banda Aceh, Sabtu malam pekan silam. [baca:Sekretaris F-PPP DPRD I Aceh Tewas Ditembak]. Nyawa Zaini tak tertolong, karena luka tembak di lehernya banyak mengeluarkan darah.
Tak pelak, tuding menuding pun muncul. Wakil Komandan Satuan Tugas Penerangan Operasi Pemulihan Keamanan Aceh, Komisaris Sudarsono menduga pelakunya adalah kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka. Dia beralasan GAM pernah membawa Zaini ke markas mereka selama beberapa hari. Gerakan itu meminta agar aktivitas DPRD dibekukan. Karena suara dewan dianggap tak mewakili aspirasi rakyat yang berkembang. Sedangkan Juru bicara GAM Aceh Rayek, Ayah Sofyan membantah GAM berada di balik kasus itu. "Musuh kami militer Indonesia, bukan orang sipil bangsa Aceh," kata dia.
Tewasnya pria kelahiran Aceh Besar itu menambah deretan jumlah korban pejabat dan tokoh Aceh yang tewas ditembak pelaku tak dikenal. Tengku Nasruddin Daud anggota DPR, dari FPPP asal pemilihan Aceh, ditemukan menjadi mayat setelah diculik di Medan, Sumatra Utara. Kemudian, Rektor Institut Agama Islam Nasional Ar Raniry Profesor Doktor Safwan Idris tewas ditembak di rumah dinasnya. Tiga bulan silam, Ketua DPD Golkar Aceh HT Djohan, juga tewas setelah ditembak.
Pada saat hampir bersamaan, kelompok bersenjata api menyandera nakhoda dan lima anak buah kapal MV Ocean Silver di Kabupaten Aceh Timur. Meski menolak tuduhan berada di balik aksi penyanderaan itu, mereka mengaku telah menangkap tiga karyawan TVRI Banda Aceh dan seorang anggota DPRD Aceh Timur, Razali Usman, dari Partai Amanat Nasional. Razali dinilai telah mengundang militer masuk wilayah Serambi Mekah.
Berbagai peristiwa kekerasan yang tak kunjung usai itu membuat Presiden Megawati menunda kunjungannya ke Aceh. Semula, Mega dijadwalkan berkunjung pada 2 September 2001, tapi diundur hingga 8 sampai 9 September . Selama dua hari, Megawati akan berkunjung ke Banda Aceh dan meninjau Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara.
Ketua MPR Amien Rais berharap kunjungan itu bisa menunjukkan kesungguhan dan ketulusan pemerintah dalam menyelesaikan Kasus Aceh. Keseriusan Megawati, kata Amien, terlihat dari lamanya kunjungan. "Nanti Ibu Megawati jangan cuma dua jam di Aceh, tapi satu dua hari pergi ke daerah-daerah di Aceh," kata dia. Amien menyinggung kunjungan mantan Presiden Abdurrahman Wahid ke Banda Aceh tahun silam tak sunguh-sungguh. Saat itu, Gus Dur hanya berada sekitar dua jam di Masjid Raya Baiturrahman. Tapi kunjungan Megawati ke provinsi paling ujung Pulau Sumatra itu, dianggap tak penting oleh GAM. Juru bicara GAM Sofyan Daud menilai kedatangan Mega bukan untuk rakyat Aceh.
Sebelumnya, 22 Agustus silam, serombongan menteri di bawah pimpinan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono telah bertandang ke Aceh. [baca:Menko Polkam Datang, Aceh Tetap Tegang]. Tapi kunjungan yang berlangsung hanya beberapa jam itu dinilai hanya bersifat seremonial. Bahkan, kalangan GAM berseloroh kegiatan para pejabat pemerintahan itu tak ubah seperti para turis asing yang berwisata ke negara Aceh.
Sebelum berkunjung ke Aceh, para pejabat di bidang Polkam menyatakan kondisi keamanan di Aceh telah mengalami perbaikan. Disimpulkan sekitar 20 persen daerah hitam sudah menjadi kelabu, dan sebanyak 16 persen daerah kelabu menjadi putih. Daerah hitam adalah daerah GAM masih berkuasa penuh, sedangkan di daerah kelabu pengaruh kekusaan GAM sebesar 60 persen. Terakhir, daerah putih, yakni tidak ada lagi GAM yang beroperasi di daerah itu dan sepenuhnya dikuasai oleh pasukan TNI/Polri.
Menurut Asisten Menko Polkam I Wayan Karya "daerah hitam" di Aceh meliputi Pidie, Pireung, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Selatan. Wayan juga mengatakan masyarakat di Aceh telah menyadari perilaku buruk GAM dan mereka mulai berani memberikan informasi kepada aparat keamanan, misalnya tentang keberadaan gerakan separatis bersenjata itu.
Banyak kalangan berpendapat bahwa pemerintah harus melibatkan kalangan sipil untuk menuntaskan kasus Aceh. Kelompok GAM meski mengklaim mengetahui aspirasi masyarakat Aceh, tapi tak bisa dianggap sebagai wakil representasi rakyat di sana. Ketua MPR Amien Rias meyakini GAM bukan representasi seluruh masyarakat Aceh. "Bahkan saya yakin lebih besar yang cenderung mendukung republik daripada mendukung GAM," kata dia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bisa memahami jika rakyat Aceh bersikap emosional dan sedikit ekstrim karena selama ini mereka terlalu menderita dan lama tidak mendapat hak-haknya.
Direktur Eksekutif Divisi Asia Human Right Watch, Sydney Jones mengatakan, GAM dan pemerintah Indonesia adalah dua kelompok besar dalam konflik di Aceh. Tapi, keduanya belum cukup mampu memahami dan menampung semua permasalahan. Menurut Jones, kelompok sipil yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan lembaga swadaya diperlukan dalam proses perundingan."Masalahnya, GAM kurang berminat dalam penyertaan kelompok sipil ini. GAM ingin perundingan yang terjadi dipandang antara negara dengan negara," kata dia. Dalam analisa Jones, pengikutsertaan kelompok sipil bisa melemahkan eksistensi GAM dalam konflik Aceh.
Bekas Menteri Negara Hak Asasi Manusia Hasballah M Saad memilah sedikitnya ada empat kelompok yang "bermain". Selain GAM, para pejabat militer aktif, masyarakat yang sakit hati yang pernah menjadi korban kekerasan militer, dan tokoh-tokoh intelektual, lembaga-lembaga nonpemerintah serta mahasiswa.
Menyinggung keberadaan GAM saat ini, kelompok sayap militer Angkatan GAM mulai meningkatkan aktivitas bersenjata sejak 1989. Hal ini diduga berkaitan dengan latihan militer terhadap sekitar 750 anggota GAM di Libya, yang pada tahun itu masuk lagi ke Aceh.
Sebagian kalangan juga menduga ada sejumlah kekuatan asing yang ikut terlibat dalam menopang GAM. Sekali lagi, kelompok ini melalui Wakil Panglima Operasi Wilayah Peurlak, Kaharuddin Zainal Abidin membantah telah bekerja sama dengan gerilyawan Moro pimpinan Abu Sayaff [baca:GAM Membantah Bekerja Sama dengan Abu Sayaff]. Dia membantah keterlibatan GAM dalam perkara jual beli senjata dengan kelompok separatis Filipina itu. Kaharuddin mengungkapkan, selama ini, kelompoknya memperoleh senjata dari sebuah jaringan internasional
Kaharuddin juga membantah menerima senjata dan dana dari Osaman Bin Laden. Menurut dia, tuduhan itu hanya untuk memojokkan GAM, sehingga kelompoknya mendapat cap sebagai teroris internasional.
Di tingkat kepemimpinan sayap politik GAM atau National Liberation Front of Acheh Sumatera di pengasingan, konon muncul friksi antara Hasan Tiro dan Husaini Hasan. Tiro sebagai Presiden atau Wali Negara yang mengasingkan diri ke Swedia sejak 1979 telah memecat Husaini Hasan dan kawan-kawan karena dianggap telah mengkhianati perjuangan GAM. Beberapa saat kemudian muncul sanggahan dari Husaini Hasan yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan., bahwa berita pemecatan itu adalah fitnah.
Menurut pengamatan ahli sejarah dari Universitas Syiah Kuala, Doktor M Isa Sulaiman, ada tiga periode perkembangan GAM, Periode pertama (1976- 1982) ditandai dengan keberadaan para pucuk pimpinan di Aceh . Operasi militer ABRI mencerai-beraikan mereka pada masa itu. Mereka yang selamat, melarikan diri ke luar negeri. Di Negeri Skandinavia, Swedia, Hasan Tiro dan kawan-kawan melanjutkan perjuangan mereka.
Pada periode kedua (1982-1989) sebagai masa rekonsolidasi, dengan kegiatan utama gerakan terdiri dari menerbitkan buku, selebaran, dan menggalang opini internasional.
Masa selanjutnya dimulai dari 1989, dengan pemberlakuan GAM sebagai reaksi pemerintah pusat terhadap beberapa aksi bersenjata gerakan ini.
Mengenai peran kelompok lainnya, Hasballah mengatakan para korban kekerasan militer, dalam beberapa kasus memiliki kepentingan serupa dengan GAM. Mereka melakukan perlawanan karena keadilan yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Sedangkan kelompok keempat berempati dengan korban-korban DOM. Pemikiran mereka cenderung meneguhkan pembelaan bagi mereka yang tertindas. Menurut Hasballah, ide-ide itu secara tidak langsung memberikan semangat perlawanan dan simpati terhadap GAM.
Dimensi lain yang cukup penting adalah memahami akar permasalahan konflik di Aceh. Banyak pejabat pemerintah berpendapat pemberlakuan syariat Islam dan pelaksanaan otonomi khusus bisa menjadi starting point dalam penyelesaian konflik. Tapi kedua formula itu memang masih membutuhkan waktu untuk melihat keberhasilannya.(COK)
Peristiwa mutakhir adalah ketika Zaini Sulaiman, 42 tahun, anggota DPRD Aceh dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, ditembak mati sekelompok orang yang datang bertamu ke rumahnya di Banda Aceh, Sabtu malam pekan silam. [baca:Sekretaris F-PPP DPRD I Aceh Tewas Ditembak]. Nyawa Zaini tak tertolong, karena luka tembak di lehernya banyak mengeluarkan darah.
Tak pelak, tuding menuding pun muncul. Wakil Komandan Satuan Tugas Penerangan Operasi Pemulihan Keamanan Aceh, Komisaris Sudarsono menduga pelakunya adalah kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka. Dia beralasan GAM pernah membawa Zaini ke markas mereka selama beberapa hari. Gerakan itu meminta agar aktivitas DPRD dibekukan. Karena suara dewan dianggap tak mewakili aspirasi rakyat yang berkembang. Sedangkan Juru bicara GAM Aceh Rayek, Ayah Sofyan membantah GAM berada di balik kasus itu. "Musuh kami militer Indonesia, bukan orang sipil bangsa Aceh," kata dia.
Tewasnya pria kelahiran Aceh Besar itu menambah deretan jumlah korban pejabat dan tokoh Aceh yang tewas ditembak pelaku tak dikenal. Tengku Nasruddin Daud anggota DPR, dari FPPP asal pemilihan Aceh, ditemukan menjadi mayat setelah diculik di Medan, Sumatra Utara. Kemudian, Rektor Institut Agama Islam Nasional Ar Raniry Profesor Doktor Safwan Idris tewas ditembak di rumah dinasnya. Tiga bulan silam, Ketua DPD Golkar Aceh HT Djohan, juga tewas setelah ditembak.
Pada saat hampir bersamaan, kelompok bersenjata api menyandera nakhoda dan lima anak buah kapal MV Ocean Silver di Kabupaten Aceh Timur. Meski menolak tuduhan berada di balik aksi penyanderaan itu, mereka mengaku telah menangkap tiga karyawan TVRI Banda Aceh dan seorang anggota DPRD Aceh Timur, Razali Usman, dari Partai Amanat Nasional. Razali dinilai telah mengundang militer masuk wilayah Serambi Mekah.
Berbagai peristiwa kekerasan yang tak kunjung usai itu membuat Presiden Megawati menunda kunjungannya ke Aceh. Semula, Mega dijadwalkan berkunjung pada 2 September 2001, tapi diundur hingga 8 sampai 9 September . Selama dua hari, Megawati akan berkunjung ke Banda Aceh dan meninjau Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara.
Ketua MPR Amien Rais berharap kunjungan itu bisa menunjukkan kesungguhan dan ketulusan pemerintah dalam menyelesaikan Kasus Aceh. Keseriusan Megawati, kata Amien, terlihat dari lamanya kunjungan. "Nanti Ibu Megawati jangan cuma dua jam di Aceh, tapi satu dua hari pergi ke daerah-daerah di Aceh," kata dia. Amien menyinggung kunjungan mantan Presiden Abdurrahman Wahid ke Banda Aceh tahun silam tak sunguh-sungguh. Saat itu, Gus Dur hanya berada sekitar dua jam di Masjid Raya Baiturrahman. Tapi kunjungan Megawati ke provinsi paling ujung Pulau Sumatra itu, dianggap tak penting oleh GAM. Juru bicara GAM Sofyan Daud menilai kedatangan Mega bukan untuk rakyat Aceh.
Sebelumnya, 22 Agustus silam, serombongan menteri di bawah pimpinan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono telah bertandang ke Aceh. [baca:Menko Polkam Datang, Aceh Tetap Tegang]. Tapi kunjungan yang berlangsung hanya beberapa jam itu dinilai hanya bersifat seremonial. Bahkan, kalangan GAM berseloroh kegiatan para pejabat pemerintahan itu tak ubah seperti para turis asing yang berwisata ke negara Aceh.
Sebelum berkunjung ke Aceh, para pejabat di bidang Polkam menyatakan kondisi keamanan di Aceh telah mengalami perbaikan. Disimpulkan sekitar 20 persen daerah hitam sudah menjadi kelabu, dan sebanyak 16 persen daerah kelabu menjadi putih. Daerah hitam adalah daerah GAM masih berkuasa penuh, sedangkan di daerah kelabu pengaruh kekusaan GAM sebesar 60 persen. Terakhir, daerah putih, yakni tidak ada lagi GAM yang beroperasi di daerah itu dan sepenuhnya dikuasai oleh pasukan TNI/Polri.
Menurut Asisten Menko Polkam I Wayan Karya "daerah hitam" di Aceh meliputi Pidie, Pireung, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Selatan. Wayan juga mengatakan masyarakat di Aceh telah menyadari perilaku buruk GAM dan mereka mulai berani memberikan informasi kepada aparat keamanan, misalnya tentang keberadaan gerakan separatis bersenjata itu.
Banyak kalangan berpendapat bahwa pemerintah harus melibatkan kalangan sipil untuk menuntaskan kasus Aceh. Kelompok GAM meski mengklaim mengetahui aspirasi masyarakat Aceh, tapi tak bisa dianggap sebagai wakil representasi rakyat di sana. Ketua MPR Amien Rias meyakini GAM bukan representasi seluruh masyarakat Aceh. "Bahkan saya yakin lebih besar yang cenderung mendukung republik daripada mendukung GAM," kata dia. Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini bisa memahami jika rakyat Aceh bersikap emosional dan sedikit ekstrim karena selama ini mereka terlalu menderita dan lama tidak mendapat hak-haknya.
Direktur Eksekutif Divisi Asia Human Right Watch, Sydney Jones mengatakan, GAM dan pemerintah Indonesia adalah dua kelompok besar dalam konflik di Aceh. Tapi, keduanya belum cukup mampu memahami dan menampung semua permasalahan. Menurut Jones, kelompok sipil yang terdiri dari perwakilan masyarakat dan lembaga swadaya diperlukan dalam proses perundingan."Masalahnya, GAM kurang berminat dalam penyertaan kelompok sipil ini. GAM ingin perundingan yang terjadi dipandang antara negara dengan negara," kata dia. Dalam analisa Jones, pengikutsertaan kelompok sipil bisa melemahkan eksistensi GAM dalam konflik Aceh.
Bekas Menteri Negara Hak Asasi Manusia Hasballah M Saad memilah sedikitnya ada empat kelompok yang "bermain". Selain GAM, para pejabat militer aktif, masyarakat yang sakit hati yang pernah menjadi korban kekerasan militer, dan tokoh-tokoh intelektual, lembaga-lembaga nonpemerintah serta mahasiswa.
Menyinggung keberadaan GAM saat ini, kelompok sayap militer Angkatan GAM mulai meningkatkan aktivitas bersenjata sejak 1989. Hal ini diduga berkaitan dengan latihan militer terhadap sekitar 750 anggota GAM di Libya, yang pada tahun itu masuk lagi ke Aceh.
Sebagian kalangan juga menduga ada sejumlah kekuatan asing yang ikut terlibat dalam menopang GAM. Sekali lagi, kelompok ini melalui Wakil Panglima Operasi Wilayah Peurlak, Kaharuddin Zainal Abidin membantah telah bekerja sama dengan gerilyawan Moro pimpinan Abu Sayaff [baca:GAM Membantah Bekerja Sama dengan Abu Sayaff]. Dia membantah keterlibatan GAM dalam perkara jual beli senjata dengan kelompok separatis Filipina itu. Kaharuddin mengungkapkan, selama ini, kelompoknya memperoleh senjata dari sebuah jaringan internasional
Kaharuddin juga membantah menerima senjata dan dana dari Osaman Bin Laden. Menurut dia, tuduhan itu hanya untuk memojokkan GAM, sehingga kelompoknya mendapat cap sebagai teroris internasional.
Di tingkat kepemimpinan sayap politik GAM atau National Liberation Front of Acheh Sumatera di pengasingan, konon muncul friksi antara Hasan Tiro dan Husaini Hasan. Tiro sebagai Presiden atau Wali Negara yang mengasingkan diri ke Swedia sejak 1979 telah memecat Husaini Hasan dan kawan-kawan karena dianggap telah mengkhianati perjuangan GAM. Beberapa saat kemudian muncul sanggahan dari Husaini Hasan yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan., bahwa berita pemecatan itu adalah fitnah.
Menurut pengamatan ahli sejarah dari Universitas Syiah Kuala, Doktor M Isa Sulaiman, ada tiga periode perkembangan GAM, Periode pertama (1976- 1982) ditandai dengan keberadaan para pucuk pimpinan di Aceh . Operasi militer ABRI mencerai-beraikan mereka pada masa itu. Mereka yang selamat, melarikan diri ke luar negeri. Di Negeri Skandinavia, Swedia, Hasan Tiro dan kawan-kawan melanjutkan perjuangan mereka.
Pada periode kedua (1982-1989) sebagai masa rekonsolidasi, dengan kegiatan utama gerakan terdiri dari menerbitkan buku, selebaran, dan menggalang opini internasional.
Masa selanjutnya dimulai dari 1989, dengan pemberlakuan GAM sebagai reaksi pemerintah pusat terhadap beberapa aksi bersenjata gerakan ini.
Mengenai peran kelompok lainnya, Hasballah mengatakan para korban kekerasan militer, dalam beberapa kasus memiliki kepentingan serupa dengan GAM. Mereka melakukan perlawanan karena keadilan yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Sedangkan kelompok keempat berempati dengan korban-korban DOM. Pemikiran mereka cenderung meneguhkan pembelaan bagi mereka yang tertindas. Menurut Hasballah, ide-ide itu secara tidak langsung memberikan semangat perlawanan dan simpati terhadap GAM.
Dimensi lain yang cukup penting adalah memahami akar permasalahan konflik di Aceh. Banyak pejabat pemerintah berpendapat pemberlakuan syariat Islam dan pelaksanaan otonomi khusus bisa menjadi starting point dalam penyelesaian konflik. Tapi kedua formula itu memang masih membutuhkan waktu untuk melihat keberhasilannya.(COK)
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9401537/original/076986900_1795103002-20c39380-9a5b-4d8d-8e44-ed33fe0a394f.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9336194/original/011453800_1788145793-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2026-08-31T100906.764.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400881/original/052473900_1795051720-Screenshot_2026-11-19_075605.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9350031/original/038888200_1789552849-cek_fakta_-_Bank_BRI.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/358509/original/020901Fokus1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9391954/original/072137000_1793958689-Vertical_500x656_-_Dayatana.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400791/original/005108000_1795016123-c843936a-556b-4f97-88fe-ecf7b59805de.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400632/original/085883200_1794996899-IMG_6081.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9399833/original/026045200_1794923542-1362a470-c01c-4eb5-9f5f-bc2df51f4c26.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9398106/original/007827400_1794725724-WhatsApp_Image_2026-11-15_at_1.29.54_PM__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395218/original/051780400_1794382367-1000470660.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394714/original/091279300_1794326757-Kasatgas_PRR_Pascabencana_Sumatera_Muhammad_Tito_Karnavian_mengunjungi_Masjid_Giok_di_Kabupaten_Nagan_Raya.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5672844/original/088874200_1778500755-WhatsApp_Image_2026-05-11_at_17.39.23.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393878/original/030670200_1794263476-IMG-20261109-WA0074.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9384842/original/038343100_1793183418-IMG_5436.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9354358/original/056083700_1790048825-1001035495.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9345690/original/067748100_1789050705-WhatsApp_Image_2026-09-10_at_21.02.17.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396278/original/097816900_1794474543-Vertical_500x656_-_GJAW.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9402157/original/060009000_1795167829-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_15.27.48.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9401811/original/014589800_1795154008-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_12.24.15.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9401724/original/061744600_1795148540-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_10.58.47.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9401701/original/014209400_1795146695-WhatsApp_Image_2026-11-20_at_10.29.26.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9394788/original/075896000_1794362052-WhatsApp_Image_2026-11-11_at_08.50.11__2_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393740/original/074841900_1794223243-WhatsApp_Image_2026-11-09_at_18.16.07.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393662/original/034993300_1794220234-WhatsApp_Image_2026-11-09_at_17.26.48__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5420134/original/047816000_1763723051-6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5447736/original/015145700_1765962219-Vertical_500x656_-_SIXtainability.png)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400402/original/035637100_1794988790-WhatsApp_Image_2026-11-18_at_2.23.33_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9400026/original/030410600_1794972246-_DSC3921.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9292496/original/090511000_1783600392-NTB_Karbon.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5579843/original/047446500_1778100078-bhavitha.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395696/original/023160700_1794418118-WhatsApp_Image_2026-11-12_at_00.15.30.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9396488/original/000643100_1794488747-IMG-20261112-WA0010_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9395039/original/009443800_1794377424-IMG-20261110-WA0061.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5487907/original/007579500_1769683336-Huta_Kota_Rejang_Lebong.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393311/original/068751500_1794206004-162342.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9393025/original/080611300_1794188920-Foto_6__1_.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4952251/original/088033100_1727224556-WhatsApp_Image_2024-09-25_at_07.34.35.jpeg)