Perwakilan Korban Lumpur Mendatangi DPR

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah warga Sidoarjo, korban lumpur PT Lapindo Brantas datang ke Jakarta, Selasa (6/3). Mereka mengadukan nasibnya yang terkatung-katung ke DPR. Tempat tinggal mereka yang sebelumnya bebas lumpur akhirnya terendam lumpur. Mereka resah karena tidak mendapat ganti rugi tunai.

Sebanyak 22 warga Sidoarjo menemui Komisi VII DPR. Mereka mengaku mewakili lebih dari 12.000 kepala keluarga korban lumpur Lapindo dari Perumtas dan sekitarnya. Mereka resah karena Gubernur Jatim Imam Utomo menyatakan, warga Perumtas akan direlokasi. Padahal sebelumnya berdasar pertemuan 25 Januari silam dengan Timnas Lumpur Lapindo warga dijanjikan mendapat ganti rugi tunai.

Sebelumnya wakil warga Perumtas ini juga bermaksud bertemu Menko Kesra Aburizal Bakrie. Namun niat itu batal. Sebuah surat dari kantor Menko Kesra menjelaskan acara Aburizal sangat padat dan tidak memungkinkannya menerima para korban lumpur Lapindo ini.

Lebih dari enam bulan kerja Timnas Lumpur Lapindo, sampai kini masih belum juga menampakkan hasil. Di sisi lain, tim ini masa tugasnya akan berakhir 8 Maret mendatang. Dalam dialog Liputan 6 Petang, Menteri Pekerjaan Umum yang juga anggota Timnas Lumpur Lapindo Djoko Kirmanto menegaskan, kendati masa tugas tim ini akan berakhir tetapi dijamin tidak ada kevakuman. Mulai tanggal 9 Maret mendatang, penanganan lumpur harus tetap berjalan. "Apakah nanti dibentuk tim baru atau tim lama tugasnya diperpanjang," kata Djoko Kirmanto.

Bila nanti pun dibentuk tim baru, menurut Djoko Kirmanto, tim lama juga akan dilibatkan baik itu sebagai pengarah atau pembantu. Hal ini dimaksudkan agar tim baru nantinya tidak bekerja kembali dari nol.

Menurut Djoko Kirmanto, tiga agenda yang harus jalan terus sebagaimana tertuang dalam Keppres. Ketiganya adalah penyelematan penduduk, pembangunan infrastruktur dan penutupan sumber lumpur.

Saat ditanya mengenai sumber dana untuk menangani lumpur Lapindo setelah tanggal 8 Maret, Djoko Kirmanto belum bisa memastikan. Ia hanya menyebutkan dananya sudah dihitung mencapai Rp 7,6 triliun. Dana sebesar itu sudah termasuk biaya yang sudah dikeluarkan Lapindo sebesar Rp 2,5 triliun.

Djoko Kirmanto membantah pernah mengusulkan agar dana untuk penanganan lumpur Lapindo setelah 8 Maret ditanggung pemerintah dan Lapindo. "Saya tidak pernah mengusulkan itu," kata Djoko. Kendati, ia mengakui memang belakangan itu uang yang dikucurkan Lapindo sering tersendat.(YYT/Tim LIputan 6 SCTV)