Wamenhaj Bocorkan Perbaikan Besar untuk Pelaksanaan Haji 2027

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anjar Simanjuntak optimistis penyelenggaraan ibadah haji 2027 akan berlangsung lebih baik.

“Saya punya optimisme tinggi sekali karena kita sudah di jalan yang benar. Ada upaya perbaikan yang signifikan dan lompatannya jauh,” kata dia pada tim Media Center di Makkah, Rabu (3/6/2026).

Menurut Dahnil, salah satu fokus utama pemerintah adalah memperkuat komunikasi dan diplomasi dengan Arab Saudi. Langkah tersebut diperlukan karena sejumlah aspek penting penyelenggaraan haji, khususnya di Armuzna, berada di bawah otoritas pemerintah Saudi.

Dia menilai pembahasan yang lebih intensif dengan pemerintah Saudi akan membantu Indonesia memperoleh kemudahan layanan bagi jemaah pada musim haji mendatang. Upaya itu juga sejalan dengan rencana pemerintah mengembangkan Kampung Haji.

Selain diplomasi, pemerintah mengevaluasi pelayanan di Armuzna yang selama ini menjadi titik paling kompleks dalam operasional haji. Persoalan transportasi menjadi salah satu perhatian utama karena pengaturan lalu lintas dan mobilitas jemaah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Arab Saudi.

“Oleh sebab itu kita harus bicara lebih dalam terkait persiapan-persiapan itu, termasuk fase-fase bagaimana kemudian kita bisa mengakomodir jemaah-jemaah kita,” tutur Dahnil.

Pemerintah juga akan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan penyedia layanan atau syarikah.

Dahnil mengaku akan menyampaikan sejumlah catatan terkait pelayanan syarikah pada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Arab Saudi agar mendapat tindak lanjut.

Menurut dia, konsistensi layanan syarikah sangat penting untuk mencegah munculnya persoalan seperti keterbatasan kapasitas tenda atau layanan yang tidak sesuai kebutuhan jemaah di Arafah dan Mina.

Sebagai bagian dari reformasi layanan, Kemenhaj akan membentuk Daker Armuzna yang bertugas khusus menangani operasional di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Mereka tidak ke mana-mana, mereka akan fokus di situ,” kata Dahnil.

Pemerintah juga berencana mewajibkan seluruh petugas haji mengikuti pelatihan sebelum bertugas.

Kebijakan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan petugas yang mengikuti pelatihan memiliki kesiapan dan kualitas layanan yang lebih baik dibandingkan yang tidak mengikuti pembekalan.