Respons Lonjakan Jemaah, Travel Umrah Perkuat Kepatuhan Regulasi dan Sistem Digital

Liputan6.com, Jakarta - Jemaah umrah diproyeksikan mengalami peningkatan. Momen Ramadan hingga peringatan HUT RI dinilai sebagai salah satu faktornya. Merespons tren tersebut, travel umrah mengumumkan penguatan legalitas dan sistem manajemen terpadu guna mendukung target keberangkatan ribuan jemaah.

Salah satu travel umrah, Esra Wisata melakukan sejumlah langkah untuk mengadaptasi perkiraan jumlah jemaah umrah Indonesia yang diprediksi mencapai 2,6 juta orang pada 2026. Pihaknya memprioritaskan kepatuhan terhadap aturan pemerintah dengan mengantongi izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) serta izin penyelenggara program haji khusus.

"Kami membangun pertumbuhan berbasis kepatuhan regulasi dan manajemen terintegrasi. Target ribuan jemaah per bulan merupakan bagian dari penguatan ekosistem layanan ibadah yang profesional dan berkelanjutan," kata Direktur Esra Wisata Abdullah Yusuf dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Di samping penguatan legalitas, travel umrah memperkuat sistem manajemen terpadu serta pengembangan ekosistem agen nasional.

"Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemerataan akses, kami mengoperasikan empat titik keberangkatan nasional, yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), Bandara Hasanuddin (Makassar), Bandara Juanda (Surabaya) dan Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru)," tuturnya.

Langkah itu, lanjutnya, juga untuk mendukung kebijakan pemerintah dan sejalan dengan imbauan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Pengawasan Umrah Kemenhaj Andi Muhammad Taufik menekankan pentingnya masyarakat untuk memvalidasi legalitas biro perjalanan sebelum berangkat umrah.

"Jemaah perlu lebih cermat sejak awal. Jangan mudah tergoda harga murah yang tidak rasional dan selalu pastikan travel umrah memiliki izin resmi," kata Andi Taufik beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat wajib mengecek nomor izin PPIU, status akreditasi, hingga masa berlaku izin untuk menghindari kerugian akibat praktik travel ilegal.