Respons PP Muhammadiyah soal Penunjukkan 2 Syarikah untuk Haji 2026

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Haji memilih dua syarikah untuk musim haji 2026. Dua syarikah tersebut adalah adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.

Nantinya dua syarikah tersebut akan bertugas mengawal 221 ribu jemaah haji yang terdiri dari kuota haji reguler 203 ribu jemaah lebih dan kuota haji khusus mencapai 17 ribu lebih jemaah.

Merespons hal itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas menilai dipilihnya dua perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 tersebut dapat menyebabkan kecemburuan sosial dan berpotensi berkurangnya kepercayaan kepada pemerintah.

“Tidak elok kalau disuruh dua perusahan (layanan haji) saja, akan menimbulkan kecemburuan, kita menghindari jangan ada kecemburuan. Kalau ada kecemburuan itu akan hilang kepercayaan, hilang trust terhadap pemerintah,” respons Anwar saat dihubungi awak media, seperti dikutip Selasa (4/11/2025).

Anwar mewanti, tidak mudah mengurus ratusan ribu jemaah haji. Selain kerja keras, diperlukan juga kemampuan mengatur yang mumpuni agar perjalanan ibadah jemaah haji berjalan lancar

“Mengurus urusan yang besar jauh lebih sulit dari mengurus urusan yang kecil. Mengurus banyak orang lebih sulit dari mengurus sedikit orang. Mengurus rumah tangga lebih mudah dari mengurus bangsa dan negara,” wanti dia.

Anwar mendorong, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melibatkan lebih dari dua perusahaan untuk menjadi syarikah. Harapannya, hal itu dapat menjadi bentuk apresiasi kepada perusahan yang sudah bekerja mempersiapkan layanan haji 2026. Sebab ekonomi Indonesia adalah ekonomi kebersamaan.

“Saya sebagai rakyat melihat sebaiknya pekerjaan sebanyak itu dibagi ke banyak pihak. Ekonomi kita itu ekonomi kebersamaan. Bukan orientasi hasil tapi proses kebersamaan, aspek kebersamaan. Kalau dua perusahaan aspek kebersamaannya rendah. Kalau 10 sampai 20 perusahaan aspek kebersamaannya kan tampak gitu. Kan bisa 1 perusahaan melayani 20 ribu jemaah,” saran Anwar.

Anwar mencatat, sesuai dengan pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, dia meminta pemerintah tidak hanya melibatkan dua perusahaan sebagai penyedia layanan haji.

“Untuk memudahkan perlu dibuat bersama gitu perencanaannya. Misal 10 atau 20 perusahaannya. Supaya jangan sampai terbentur di lapangannya. Kalau mereka (pemerintah) bilang sulit, dimana sulitnya?,” tanya dia.

Anwar pun menyampaikan solusi, jika memang pemerintah ingin mempermudah melibatkan banyak perusahaan sebagai syarikah haji 2026 maka pemerintah bisa membentuk cluster jemaah dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

“Itu bisa dibuat cluster-cluster kan, cluster Jemaah dari Sumatera diurus perusahaan Sumatera, Sulawesi diurus perusahan Sulawesi, Kalimantan diurus perusahaan Kalimantan, Jawa bisa dibagi dua. Jawa dan Banten bersatu,” dia menandasi.