PDIP: DPT Jadi Alat Kekuasaan

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menuai kritik. PDIP melihat masalah DPT ini sengaja dibiarkan pemerintah dan diduga akan dimanfaatkan untuk memanipulasi suara dalam Pemilu 2014.

"DPT masih kami temukan sebagai alat kekuasaan, ini penilaian dari kami," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Hasto Kristianto di Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).

Hasto berujar, penetapan DPT harusnya bisa dilaksanakan dengan baik oleh KPU. Namun, data dalam DPT yang mengambil persyaratan dari kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), justru terbukti tak cukup membantu kesuksesan DPT.

Hasto juga menambahkan, biaya untuk menyelenggarakan e-KTP terbilang cukup besar, tetapi faktanya kelemahan DPT datang dari program e-KTP itu sendiri.

"Data dari intelijen, untuk membuat e-KTP seharusnya Rp 5 triliun cukup, tapi kita Rp 6,7 triliun," ujar Hasto.

Dia menilai, DPT dalam partainya saja masih invalid. Ia bahkan mengklaim bisa membandingkan data DPT yang masuk di sistem KPU dengan data yang dimiliki partainya. "Analisa kami nanti akan bisa bermasalah, maka kita lihat saja," pungkas Hasto.

KPU mengklaim, dari 10,4 juta nama itu, sebanyak 3,2 juta data telah ditemukan NIK-nya. Namun hingga kini proses pembersihan masih berlanjut, hingga belum diketahui lagi berapa jumlah data yang kini telah ditemukan NIK-nya. (Ado/Ism)