Yusril: Capres Ideal Berlatar Belakang Hukum

Pemilu 2014 semakin dekat. Sejumlah tokoh dengan latar belakang beragam mencuat untuk digadang-gadangkan sebagai calon presiden (capres). Dari berbagai latar belakang, capres yang ideal adalah yang berlatar belakang hukum. Demikian yang disampaikan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

"Militer aktif saja tanpa hukum tak bisa berbuat apa-apa. Saya pengalaman ketika negara menghadapi kasus pelanggaran HAM berat dan kasus bom Bali. Setelah ada dasar hukum, baru militer dapat bertindak. Tanpa dasar hukum, tindakan militer adalah kesewenang-wenangan," kata Yusril kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (28/6/2013).

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu menambahkan, dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ditegaskan, kesetiaan militer kepada Undang-Undang Dasar. Tindakan militer yang berada di luar hukum tetap harus diadili.

"Ini menunjukkan bahwa hukum di atas segala-galanya," ujar dia.

Dia menambahkan, kerusakan sebuah negara berawal dari ketidakpatuhan penyelenggara negara dan rakyatnya terhadap hukum. Negara harus menciptakan hukum yang adil dan rasional serta menegakkannya dengan konsisten terhadap siapapun.

"Karenanya, persoalannya kini bukanlah pemimpin berlatar belakang militer atau sipil, tapi pemimpin yang mau menegakkan hukum dengan adil," ungkap Yusril.

Dengan hukum yang adil dan ditegakkan dengan konsiten, negara akan tertib, kuat dan maju. Kemakmuran takkan pernah terwujud jika hukum tidak adil dan tidak menjamin kepastian.

"Pembangunan ekonomi takkan berhasil tanpa hukum yang kuat. Saya mengajak segenap komponen bangsa, 'Ayo perkuat hukum negara ini!' Jangan negara ini rusak binasa karena kesalahan kita mengelolanya," tutup Yusril. (Riz/Ism)