Sukses

Pengamat: Duet Jokowi-JK Sulit Dimakzulkan DPR dan MPR

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan sulit untuk dimakzulkan. Kendati saat ini DPR dan MPR 'dikuasai' oleh Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Mengapa yang selalu terpikir mudah Jokowi-JK dimakzulkan dalam setahun sebagaimana ucapan Amien Rais di salah satu majalah nasional? Pemakzulan itu tidak mudah," ujar Fahmi, Rabu (8/10/2014).

Meskipun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) 'kalah' dalam pertarungan di parlemen, menurut Fahmi hal itu perlu dikhawatirkan, terutama soal pemakzulan. Sebab, Jokowi-JK dipercaya tak mengikuti pola seperti KMP yang memilih pimpinan parlemen tanpa melihat rekam jejaknya.

"Malah yang dikhawatirkan justru sebaliknya pemakzulan bisa terjadi terhadap pimpinan yang ditugaskan duduk di MPR ataupun DPR karena terseret rekam kerjanya di masa lalu," ucap Fahmi.

Ketua Pusaka Trisakti Rian Andi Soemarno menambahkan, orang-orang yang duduk di pucuk pimpinan parlemen sekarang punya rekam jejak yang buruk. Bahkan bukan tidak mungkin setelah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berakhir muncul kasus-kasus lain yang menjerat mereka.

"Berpijak pada kasus-kasus korupsi menteri era SBY, misalnya besan Amien Rais, yaitu Zulkifli Hasan atau EE Mangindaan mengalami nasib seperti Jero Wajik, Suryadharma Ali, atau Andi Mallarangeng ketika memimpin kementerian. Atau bagaimana misalnya Setya Novanto atau Fahri Hamzah mengalami nasib seperti Nazaruddin dan Luthfi Hasan Ishaq?" ucap Andi.

Karena itu, Andi mengapresiasi Jokowi-JK yang benar-benar menyeleksi para calon menterinya untuk mengisi pemerintahan 5 tahun mendatang. Keduanya diyakini juga takkan sembarang memilih orang-orang sebagai menteri. Apalagi Jokowi-JK juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk mengetahui rekam jejak si calon menteri.

"Sudah tepat (Jokowi-JK) melibatkan KPK dan PPATK untuk memastikan rekam jejak menteri. Mereka tidak akan meniru pola KMP dalam menentukan susunan kabinet," ujar dia.