Soal Mobil Dinas Menteri, Tim Jokowi-JK Tak Ingin Intervensi SBY

Liputan6.com, Jakarta - Meskipun presiden terpilih Joko Widodo menginginkan para menterinya menggunakan mobil dinas bekas para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pihak Jokowi-JK tidak bisa mengintervensi apa yang telah dilakukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi soal pengadaan mobil baru tersebut.

Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan pengadaan mobil dinas jenis Mercy bagi para menteri kabinet Jokowi-JK, adalah kebijakan dari pemerintahan Presiden SBY yang masih berlangsung hingga saat ini.

"Sebagaimana kita ketahui, kami kan tidak ingin mengintervensi suatu proses yang berjalan saat ini. Seluruh kebijakan pemerintahan adalah berada di bawah kewenangan seluruhnya Presiden SBY," kata Hasto di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Meskipun punya pendapat lain tentang kebijakan ke depan, Hasto berujar, pihaknya tetap akan menghormati semua keputusan yang keluar dari pemerintahan saat ini.

"Hal yang terjadi saat ini menjadi sepenuhnya kewenangan SBY terkait pengadaan mobil tersebut," tandas Hasto.

Para menteri di kabinet Jokowi-JK sebelumnya dikabarkan bakal  menggunakan tunggangan mewah baru yaitu Mercedes-Benz.‎ ‎Kepastian tersebut didapatkan setelah lelang untuk pengadaan mobil dinas operasional menteri yang sudah selesai dilakukan sejak 24 Agustus lalu.

Namun, Jokowi menyatakan tidak setuju dengan pembelian puluhan mobil Mercy bagi para menterinya itu. Jokowi bahkan mengaku sejak awal sudah tidak sepakat dengan rencana tersebut.

"Saya sudah menyampaikan itu ke Setneg gak usah beli, pakai mobil dinas yang lama. Saya kan ditelepon, saya beri tahu gak usah saja, biar pakai yang lama," ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa. (Ein)