Jokowi Pakai 'One Map Policy' Benahi Masalah Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Sebelum terpilih menjadi presiden, Joko Widodo alias Jokowi beberapa kali menyinggung banyaknya konflik agraria di  Indonesia. Setelah terpilih, Jokowi memastikan akan segera menuntaskan masalah pertanahan dan agraria.

"‎Nanti cepat dari (pemerintah) pusat. Semua sudah ada ngobrol rencana. Semuanya,"‎ ujar Jokowi di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Guna membenahi masalah itu, Jokowi mengaku, melalui Badan Pertanahan Negara (BPN) akan mengevaluasi dan menerapkan kebijakan satu peta. Dengan kebijakan ini, konflik pertanahan diyakini dapat diminimalisir, karena terkait pemetaan berpusat di tiap kementerian.

"Kalau yang namanya kebijakan satu peta itu buat bahan evaluasi. Semua kementerian pakai 1 peta, jangan pakai peta sendiri-sendiri. One map policy (kebijakan satu peta), semua kementerian itu ya pakai satu peta, jangan pakai peta sendiri-sendiri," tegas Jokowi.

Terkait banyaknya oknum yang 'bermain' dalam BPN, Jokowi menegaskan akan memperbaiki sistem yang membuat banyaknya oknum 'bermain' dan melanggar hukum. "Ya nanti sistemnya diperbaiki, yaitu tadi kalau one police itu jadi, ya pasti jalan."

"Jadi tiap hal, pertambangan dengan pertanian, pertanian dengan kehutanan, Pemda juga. Sengketa-sengketa itu sering terjadi perusahaan dengan Pemda, itu di setiap provinsi ada 900 kasus bayangkan dalam 1 provinsi," sambung Jokowi.(Sun)