Saksi Ahli Prabowo Akui Susahnya Susun DPT

Liputan6.com, Jakarta - Saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon yaitu kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Rasyid Soleh mengkritisi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membolehkan pencoblosan dengan menggunakan KTP dan masuk ke daftar pemilih tambahan (DPTb).

Rasyid yang bertitel Master of Science itu menyebut, karutmarutnya DPT sudah menjadi masalah yang terus-menerus terjadi secara berulang dengan pembahasan yang sama.

"Masalahnya selalu sama, mulai dari data penduduk yang belum sinkron dengan lembaga yang berkepentingan, yang jadi objek telah mati atau tewas dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan DPT ini belum berlangsung tuntas masalahnya sampai sekarang," kata Rasyid dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (15/8/2014).

Rasyid menilai, diperbolehkannya memilih dengan menggunakan KTP sarat kecurangan. Sebab, masih banyak penduduk Indonesia yang memiliki KTP lebih dari 1.

Namun demikian, ia juga mengaku jika tugas KPU sangat lah berat untuk menyusun nama-nama pemilih dalam DPT, mulai dari mengumpulkan data hingga melakukan verifikasi data.

"Memang berat untuk KPU melakukan pemutakhiran data (untuk DPT), demikian berat tugas ini, tapi kan tugas ini sudah diterima dengan full responsibility," tandas Rasyid. (Mut)