PKB Nilai Menteri Jokowi Lepaskan Jabatan Partai Tak Relevan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi menginginkan anggota kabinetnya melepaskan posisi struktural partai jika berasal dari politisi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, pernyataan Jokowi itu kurang relevan dalam perpolitikan saat ini.

"Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di kabinet adalah tidak relevan dengan cita-cita mengawal stabilitas pemerintahan, karena stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan tidak dukungan di parlemen," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Fathan Subchi, Jakarta, Minggu (10/8/2014).

Menurut Fathan, kebijakan Jokowi dalam pemerintahan mendatang mudah diganjal, apalagi partai pendukung Jokowi merupakan koalisi ramping. Dirinya menegaskan, partai politik merupakan kepanjangan tangan di parlemen, termasuk ketua umum dan fraksi partai politiknya.

"Justru ketua atau pengurus parpol yang menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen pada pemerintah," imbuh Fathan.

Fathan menduga, pernyataan Jokowi ide dari anggota Tim Transisi. Ia juga menuding ide itu dicetuskan untuk mendapat kekuasaan tanpa keringat apa pun, termasuk mendelegitimasi partai politik.

"Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," terang dia.

Fathan menilai, orang non parpol yang tidak punya kekuatan dan pengalaman politik dapat membebani presiden dan wakil presiden terpilih kelak. "Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk pikuk politik, tanpa mengimplementasikan program-program unggulan pemerintah.

"Karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen. Sistem presidensiil saat ini ternyata tidak berlaku secara linier. Praktiknya semi parlementer. Di situlah peran parpol dan parlemen sangat menentukan," tambah dia.

Menurut Fathan, PKB telah membuktikan komitmen berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu juga komitmen dukungan PKB terhadap Jokowi-JK untuk menyukseskan pemerintahannya sampai selesai.

"Kami sudah buktikan mendukung pemerntahan SBY 10 tahun, suka dan duka tetap dukungan itu solid, penuh komitmen, dan tanggung jawab sampai akhir pemerintahan SBY. Dan itu PKB menunjukkan contoh koalisi yang benar, tidak pernah mengkhianati dan tidak mencla-mencle," tandas Fathan. (Ali)

Baca juga:

Pengamat: Kurang Diakomodir, PKB, Hanura, dan PKPI Bisa Membelot

PKB Kecewa Tak Masuk Tim Transisi, Pengamat: Itu Konsekuensi...

Tak Libatkan PKB, Hanura, dan PKPI, Rumah Transisi Eksklusif?