Ketua Umum Partai Jadi Menteri? Ini Kata JK

Liputan6.com, Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) segera menyusun kabinet dan menentukan siapa saja yang akan mengisi posisi menteri.

Apakah mungkin ketua umum partai pendukung menjadi menteri di kabinet Jokowi-JK? JK mengatakan tak menjamin hal tersebut. Namun yang pasti, kata dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketum Nasdem Surya Paloh tak akan menjabat menteri.

"Pasti PDIP dan Nasdem tidak. (Kalau) PKB saya tidak tahu, mungkin saja, saya kira tidak. Saya belum tahu. Mayoritas tidak," jelas JK di Masjid Nurul Hidayah, Jakarta, Jumat (1/8/2014).

"PDIP kan memang tidak, Nasdem Pak Paloh tidak mau jadi eksekutif. Hanura saya belum tahu juga," tambah tokoh asal Makassar itu.

Dia menuturkan, usulan orang-orang yang mampu menjadi menteri bisa berasal dari siapa saja, tanpa ada pengecualian. Ia juga meminta masyarakat memberikan usulan orang-orang mana saja yang pantas mengisi kabinet di pemerintahan mendatang. "Anda boleh juga kasih usul," ungkapnya.

JK pun menjelaskan tidak ada batasan untuk mengisi kabinetnya di masa mendatang. Bisa saja kandidat itu berasal dari kalangan politisi ataupun kalangan akademisi. "Tergantung kalau menteri berasal dari partai ada ahli, partai ya mengusulkan. Tentu ada fokus dan kebijakan masing-masing," tandas JK.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, seorang ketua umum memiliki keunggulan yang tidak dimiliki anggota partai maupun tokoh-tokoh nonpartai karena memiliki pengalaman lebih dalam kepemimpinan, berintegritas, dan basis konstituen yang kuat. Apalagi, kader partai memiliki pengalaman politik yang teruji dalam legislatif maupun eksekutif.

"Bisa saja yang jadi menteri itu ketua umum atau anggotanya. Tapi selayaknya memang ketua dulu. Ketua yang mengendalikan parpol ini supaya berjalan dengan baik. Ketua punya peranan luar biasa dalam perjalanan parpol," ujar Marwan.

Saat ini, Ketua Umum PKB dijabat oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pria itu juga tengah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di masa pemerintahan Presiden SBY.

Jokowi-JK maju dalam pertarungan pilpres 9 Juli 2014 dengan didukung lima partai yakni PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI. Keduanya kemudian dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang berdasarkan hasil rekapitulasi suara nasional pada 22 Juli 2014. (Sun)