Aktivis: Redam Konflik, Kabinet Jokowi Harus Diisi Tokoh Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Penembakan di Lanny Jaya, Papua, yang telah menimbulkan korban jiwa kembali mempertontonkan betapa rawannya wilayah-wilayah yang menjadi ujung tombak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ketua Umum Kebangkitan Indonesia Baru (KBI) Reinhard Parapat, agar persoalan semacam itu dapat diminimalisir dan berharap tidak terulang kembali, kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla nanti harus mengakomodir sejumlah tokoh daerah. Khususnya yang berasal dari wilayah yang rentan konflik.

"Kabinet Jokowi-JK sebaiknya juga mengakomodir tokoh-tokoh dari daerah, misalnya dari Aceh, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua," kata Reinhard melalui pesan elektroniknya, Jakarta, Kamis (31/7/2014).

Reinhard menilai, penempatan menteri yang menjadi penopang pelaksana visi-misi pemerintahan Jokowi-Jk harus memiliki dasar pengetahuan, sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan yang terjadi di wilayah terpencil.

"Dengan adanya figur pemimpin daerah dalam kabinet kerakyatan, selain Sumatera, Jawa dan Bali, setidaknya mampu memudahkan Jokowi-JK mengurai permasalahan yang terjadi di wilayah nusantara," terang mantan penggerak aktivis 1998 dan juga salah satu pendiri Forum Kota (Forkot) ini.

Selain itu, lanjut dia, sosok pembantu presiden dan wakil presiden periode 2014-2019 juga harus memiliki rekam jejak yang teruji, berkontribusi dalam pemenangan Jokowi-JK, loyalitas tinggi, mampu bergerak cepat dan siap blusukan serta bersedia menjadi martir memperjuangakan program pro rakyat berdasarkan visi dan misi Jokowi-JK. (Sun)