Kontras: Koruptor dan Pelanggaran HAM Haram Masuk Kabinet Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Joko Widodo dan Jusuf Kalla secara resmi telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2014. Namun, pasangan Jokowi-JK itu dianggap perlu menyeleksi tokoh-tokoh untuk ditempatkan pada kabinet pemerintahannya.

Menurut Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar kabinet yang disusun Jokowi sebaiknya menempatkan seseorang sesuai dengan bidangnya.

"Kami minta kabinet diisi oleh orang-orang yang mengerti masalah sesuai bidangnya," kata Haris di kantor Kontras, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Haris juga meminta Jokowi untuk tidak memasukan orang bermasalah dalam kabinetnya. Haris mencontohkan, jangan ada pelanggar HAM, koruptor, dan orang yang terlibat dalam pembalakan hutan liar.

"Kami menolak kabinet, watimpres, haram hukumnya diisi pelanggar HAM, koruptor, penjajakan hukum," tambah Haris.

Sementara itu, Direktur Nasional WALHI, Abetnego Tarigan mengatakan, setelah menyusun kabinet pemerintahan nanti, pihaknya juga meminta kepada Jokowi untuk mengumumkan ke masyarakat.

"Kami mendesak harus bisa mengumumkan bayangan kabinetnya. Sehingga masyarakat punya waktu untuk menguji siapa tokoh-tokoh yang menjadi menteri di kabinet Jokowi. Jokowi juga harus bisa mengoptimalkan apa yang jadi program-program dia lewat kabinetnya nanti," tukas Abetnego.