Temui Rahmawati, Mahfud MD Klarifikasi Bung Karno Pelanggar HAM

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Sukses Prabowo-Hatta, Mahfud MD mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut Presiden pertama RI Soekarno terlibat dalam kasus pelanggaran HAM. Klarifikasi tersebut disampaikan Mahfud saat menyambangi kediaman putri Bung Karno, Rahmawati Soekarnoputri di Jalan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"Tentang berita yang menyatakan Bung Karno pernah melanggar HAM itu saya pastikan tidak boleh ada seorang pun anak bangsa dan tidak mungkin saya mengatakan Bung Karno melanggar HAM," kata Mahfud, Minggu (22/6/2014).

Mahfud menjelaskan, konteks pernyataannya itu tidak semata-mata menjurus ke Bung Karno. Menurutnya, pernyataannya itu mengingatkan pemerintah harus melakukan rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada. Mengingat, di dalam setiap pemerintahan yang berjalan di Indonesia terjadi kasus pelanggaran HAM.

Ia mencontohkan, seperti banyak kiai yang dibunuh saat huru hara politik 1965, pembantaian kader PKI, tragedi Tanjung Priuk di era Orde Baru. Bahkan, di masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri juga ada.

"Jadi, saya tidak katakan Bung Karno pelakunya. Saya bilang di setiap pemerintahan ada pelanggaran HAM," tambah mantan Ketua MK itu.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Rachmawati atas pemberitaan yang belakangan beredar.

"Saya sekaligus minta maaf bukan karena saya mengatakan itu, tapi karena telah membuat tidak nyaman atas pemberitaan itu. Karena saya tidak pernah mengatakan itu," tandas Mahfud.

Sebelumnya, saat meresmikan kantor MMD Initiative di Bengkulu, Mahfud meminta semua pihak saling memaafkan dan tidak mengungkit lagi masalah pelanggaran HAM yang terjadi saat Prabowo Subianto menjabat Komandan Jenderal Kopassus TNI AD pada 1998. Mahfud menyatakan 2 Presiden RI, yakni Soekarno dan Soeharto, juga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi saat mereka menjabat.

"Mari kita mulai dari tahun 1965. Terjadi pelanggaran HAM besar-besaran ketika ratusan ribu orang yang dituding PKI itu dibantai, dan itu yang bertanggung jawab Pak Harto. Sebelum G-30 S PKI terjadi, ada juga pelanggaran HAM. Umat Islam banyak yang dibantai, jenderal-jenderal banyak yang dibantai, itu yang bertanggung jawab adalah Bung Karno sebagai Presiden," kata Mahfud dalam pidatonya.