Jokowi-JK Dinilai Mampu Pertahankan Keberagaman

Liputan6.com, Jakarta - Kandidat capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan menerapkan pembagian wilayah kerja bila terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Jokowi akan fokus menangani wilayah Indonesia bagian barat dan JK akan mengatasi masalah di Indonesia bagian timur.

Pembagian kerja itu pun menuai pujian dari peneliti senior Maarif Institute, Zuly Qodir. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan kebhinnekaan yang merupakan salah satu keistimewaan yang dimiliki negeri ini.

"Berdasarkan pandangan tersebut, maka saya mempunyai pendapat Jokowi-JK adalah pasangan yang mempunyai visi-misi jelas dalam menjaga dan mengembangkan kebhinnekaan," papar Zuly dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (29/5/2014).

Tidak hanya dalam hal pengelolaan wilayah, pasangan ini menurut Zuly juga unggul dalam hal perlindungan HAM yang tak membeda-bedakan warga negara.

"Pasangan ini mempunyai kebijakan politik yang konkret, yaitu negara harus memberikan perlindungan terhadap setiap warga, apa pun agama, keyakinan, suku, dan warna kulitnya."

Zuly menerangkan pula, pasangan Jokowi-JK mempunyai komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum, khususnya bagi mereka yang kerapkali melakukan kekerasan dan diskriminasi. "Karena itu, Jokowi-JK adalah pemimpin yang akan bersikap tegas dalam menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi," imbuhnya.

Sedangkan untuk pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), Zuly mempertanyakan komitmennya terhadap kebhinnekaan. Sebab, Gerindra dan partai koalisi lainnya seperti PKS mempunyai pemikiran untuk melarang hak berkeyakinan kelompok minoritas, khususnya Syiah dan Ahmadiyah.

"Prabowo di dalam Manifesto Gerindra menegaskan perihal pemurnian agama. Hal tersebut membuktikan, bahwa Prabowo tidak mempunyai komitmen terhadap kebhinnekaan agama dan keyakinan di negeri ini," tandas Zuly.