Kuasa Hukum Jokowi Anggap Kasus Korupsi Bus Kampanye Hitam

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Jokowi Presiden 2014 menuding ada kampanye hitam yang dilakukan pihak-pihak tertentu terhadap Gubernur DKI Jakarta menjelang Pilpres 9 Juli. Salah satunya dengan memanfaatkan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Bus Transjakarta tahun 2013 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi, Todung Mulya Lubis kasus itu terus menerus dihembuskan sekarang ini. Padahal, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta 'jauh' dari kasus yang tengah disidik Kejaksaan Agung tersebut.

"Jokowi jauh sekali dari kasus ini. Tahu pengadaan, tapi tidak terlibat barang dan jasanya. Tetapi isu ini terus-terusan dihembuskan bahwa Jokowi mengetahui pengadaan Bus Transjakarta ini," ujar Todung dalam jumpa pers di Posko Pemenangan Jokowi di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014).

Todung mengatakan, isu yang terus-terusan dihembuskan itu merupakan bentuk kampanye hitam terhadap Jokowi yang tengah menghadapi Pilpres sebagai capres dari PDI Perjuangan. "Ini dihembuskan terus menerus yang sengaja dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak memilih Jokowi," katanya.

Todung pun mengimbau, siapa pun dia, baik itu individu, kelompok ataupun partai untuk tidak melakukan kampanye negatif atau kampanye hitam kepada Jokowi. "Kita imbau semua pihak melakukan kampanye secara fair dan jujur," ujarnya.

Namun Todung enggan menyebut secara jelas, siapa pihak yang dimaksud melakukan kampanye hitam dengan memanfaatkan kasus dugaan korupsi pengadaan Bus TransJakarta ini. "Kita tidak perlu menyebut nama. Sudah jelas secara eksplisit siapa," tukas Todung.