Dino Patti Djalal Janjikan Beasiswa Tiap Desa

Liputan6.com, Jakarta - Peserta konvensi capres Partai Demokrat Dino Patti Djalal mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan beasiswa pendidikan untuk tiap desa. Menurut Dino, beasiswa itu dapat menjamin terciptanya pemerataan kesempatan kepada seluruh anak bangsa memperoleh bantuan pendidikan.

"Ketika saya mengunjungi salah satu desa di Nusa Tenggara Barat (NTB), ada satu santri yang buat saya terenyuh. Dia bilang, dia ingin melanjutkan kuliah akan tetapi orang tuanya tidak memiliki uang. Kita tahu, ada program beasiswa bidik misi, akan tetapi masih banyak yang belum mendapatkannya," tuturnya dalam debat bernegara konvensi Capres Partai Demokrat, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Dino menjelaskan, pemerintah bisa bekerjasama dengan desa agar beasiswa bidik misi tepat sasaran. Misalnya, diberikan untuk 5 siswa berprestasi tiap desa.

Dalam kesempatan ini mantan Dubes Indonesia untuk Amerika itu juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai faktor penting yang dapat mendorong naiknya masyarakat kelas bawah menjadi masyarakat kelas menengah.

"Salah satu senjata untuk melawan kemiskinan adalah dengan memberikan kesempatan anak orang miskin masuk di bangku kuliah. Jika ada anak mereka yang kuliah, maka akan berhasil mematahkan kemiskinan mereka," jelasnya.

Subsidi Pertanian

Bila Dino memfokuskan pada pemberian beasiswa, peserta konvensi capres Demokrat lainnya, Ali Masykur Musa, lebih menyoroti besaran subsidi pertanian. Ia menilai subsidi tersebut perlu ditingkatkan untuk menciptakan ketahanan pangan.

"Tingkatkan sampai Rp 50 triliun," kata Ali.

Anggota BPK itu juga mengatakan subsidi harus sampai kepada petani secara utuh, tanpa dipotong oleh pungli. Saat ini, subsidi pertanian yang dianggarkan dalam APBN 2014 berkisar Rp 15 triliun. "Namun ketahanan pangan juga tidak bisa terjadi kalau lahan pertanian tidak bertambah atau malah berkurang," ujarnya.

Ali pun menyoroti bahwa lahan pertanian sudah banyak yang beralih fungsi, seperti untuk pembangunan gedung. "Ada alih fungsi lahan 120 hektare per tahun. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian harus menambah lahan," pungkas Ali.