Dahlan Iskan Tolak Bertemu Jokowi dan Prabowo Tanpa Izin SBY

Liputan6.com, Jakarta - Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Dahlan Iskan menegaskan tak mau melakukan safari politik dengan menemui capres PDIP Joko Widodo atau capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menteri BUMN ini mengaku masih fokus pada konvensi.

"Nggak akan, saya nggak akan (ketemu Jokowi atau Prabowo), karena saya peserta konvensi, kecuali kalau disuruh," ujar Dahlan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Urusan pertemuan politik, lanjut Dahlan, akan ia lakukan bila pucuk pimpinan Partai Demokrat yang memintanya. Hal itu dikatakan karena berdasarkan perolehan suara Pileg 2014, mengharuskan Partai Demokrat berkoalisi.

"Saya peserta konvensi, nggak bisa membicarakan itu. Tapi lihat hasil pileg semua partai harus koalisi. Baik itu sebagai pimpinan atau cawapres saya sepenuhnya serahkan pada pimpinan partai," paparnya.

Terkait jalannya konvensi, Dahlan juga mengatakan siap menurunkan statusnya dari capres menjadi cawapres. Bila tak jadi RI 2 pun, ia mengaku rela tak menjabat posisi apa pun di pemerintahan.

"Saya siap jadi capres, siap jadi cawapres, dan siap nggak jadi apa-apa," pungkas Dahlan.

Meski hanya memperoleh suara tidak lebih dari 10% pada Pileg 2014, Partai Demokrat telah menegaskan tetap akan melanjutkan proses penjaringan calon presiden yang dilakukan melalui sistem konvensi.

Menurut Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat Suaidi Marasabessy, timnya tetap akan memilih satu dari 11 peserta konvensi sebagai pemenang. Apalagi, lanjut Suaidi, batas waktu pendaftaran pasangan capres-cawapres masih lama.

"Ini masih berjalan. Pemenang Konvensi Partai Demokrat akan diumumkan sebelum batas akhir pendaftaran capres dan cawapres di KPU atau sebelum 20 Mei," ujarnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Suaidi juga menegaskan Komite Konvensi yang diketuai mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni itu tidak akan mengubah format sebelumnya dan tetap hanya akan memunculkan nama calon presiden.

"Tetap konvensi ini untuk menjaring capres, bukan cawapres. Namun, apa pun yang akan diputuskan nanti, itu kewenangan Majelis Tinggi Partai Demokrat, bukan tugas komite," pungkas Suaidi. (Raden Trimutia Hatta)