SDA: Dukungan untuk Prabowo dari Ketua Umum, Bukan Partai

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nonaktif Suryadharma Ali menyatakan, dukungan pencapresan terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, hanya atas nama Ketua Umum PPP dan Wakil Ketua Umum PPP.

Menurut Suryadharma, dalam pengumuman dukungan pencapresan terhadap Prabowo di kantor DPP PPP pada Jumat 18 April lalu, ia tidak menyebut dukungan atas nama partai berlambang Ka'bah itu.

"Kan saya katakan waktu itu, saya Ketua Umum DPP PPP dan Wakil Ketua Umum DPP PPP mendukung Pak Prabowo sebagai capres. Itu jadi dalam kapasitas saya sebagai ketua umum," kata Suryadharma di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014) malam.

Suryadharma menjelaskan, penguatan dukungan terhadap Prabowo akan dilakukan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP, yang rencananya akan digelar Rabu 23 April besok. Ia pun yakin, dalam Rapimnas nanti semua pengurus PPP akan menyetujui wacana dukungan PPP terhadap pencapresan Prabowo.

Kendati demikian, keputusan Suryadharma tersebut menimbulkan masalah di PPP. Karena, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang digelar di Bandung, Februari lalu, mengamanatkan soal capres dibahas pada Rapimnas. Suryadharma dianggap melanggar hal itu.

Sementara, Suryadharma menambahkan, keputusan untuk mengumumkan dukungannya kepada Prabowo sebelum Rapimnas, adalah karena ia tidak mau kehilangan momentum. "Politik itu masalah momentum," tandas politisi yang akrab disapa SDA tersebut.

Konflik internal PPP buntut dari kedatangan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali ke kampanye terbuka Partai Gerindra pada masa kampanye Pileg beberapa waktu lalu. Dalam kampanye yang digelar di Gelora Bung Karno Senayan itu, Suryadharma menyatakan dukungan kepada Gerindra dan Prabowo sebagai capres. Tindakkan SDA ini dianggap melanggar aturan partai.

Konflik di tubuh PPP semakin memanas ketika 26 Ketua DPW PPP berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Mereka membuat mosi tidak percaya terhadap SDA lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye Partai Gerindra 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas manuver SDA. Namun, kubu SDA malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah pengurus partai, karena dianggap berusaha melakukan pemakzulan atau pelengseran terhadap ketum partai.

Melalui SK yang ditandatangani SDA dan Wasekjen Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014, DPP PPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.  (Yus Ariyanto)