Pengamat: Legitimasi Ketum PPP Suryadharma Ali Dipertanyakan

Liputan6.com, Jakarta - Persoalan internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak kunjung usai. Kini beredar pula surat keputusan (SK) resmi pemecatan 4 ketua DPW dan 1 Wakil Ketua Umum PPP yang diteken sang Ketua Umum Suryadharma Ali. Namun legitimasi Suryadharma Ali yang karib disapa SDA pun kini dipertanyakan.

"Konflik di internal PPP menunjukan bahwa legitimasi ketua umum SDA dipertanyakan. Kehadiran SDA dalam kampanye Gerindra memang tak etis. Wajar jika ada protes di internal," ujar pengamat politik dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby kepada Liputan6.com di Jakarta, Kamis (17/4/2014).

"Namun konflik ini tak lepas dari pilpres. Ada rebutan pengaruh dan kekuatan di PPP dalam koalisi pilpres. Mereka tak satu suara mengenai dengan siapa harus berkoalisi," imbuhnya.

Ini pun, lanjut dia, menunjukan bahwa ada mekanisme internal penentuan capres yang tidak fair sehingga faksi di internal PPP berseturu.

Sementara itu, pengamat politik dari IndoStrategi, Andar Nubowo menilai, isu pemecatan ini terjadi lantaran hasil pileg PPP yang melenceng dari target.

"Isu ini menandai terjadinya dinamika politik di tubuh PPP terkait hasil pileg yang meleset dari target serta arah koalisi PPP pasca-pileg, yang juga belum temui kata sepakat," kata Andar.

Menurutnya, tengah terjadi kebingungan di antara para pengurus partai berlambang ka'bah itu. Kini mereka tak tahu harus kemana dan dengan siapa akan berkoalisi pada Pilpres 2014 nanti.

"Artinya, di tubuh PPP tengah terjadi kegamangan dan sekaligus kebingungan memghadapi situasi politik pasca-pileg dan jelang [ilpres. Misalnya, tentang siapa capres yang hendak didukung, Jokowi, Prabowo, atau ARB?" ujar Andar.

Namun hal ini telah dibantah Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy. Dia menyatakan, ada pihak eksternal yang menginginkan perpecahan dalam tubuh PPP.

"Ada pihak-pihak di luar kepengurusan PPP yang memancing di air keruh dan menginginkan terjadinya konflik di tubuh PPP dengan mereka-reka penerbitan dan penyebaran SK (pemecatan) tersebut," ucap Romahurmuziy.