PDIP Waspadai Intimidasi dan Politik Uang Saat Pileg

Liputan6.com, Jakarta Pemilihan legislatif (Pileg) akan berlangsung Rabu 9 April besok. Sebagai bentuk pesta demokrasi, PDIP meminta agar seluruh warga Indonesia menggunakan hak pilihnya atau tidak golput.

"9 April 2014 adalah momen yang bersejarah bagi perkembangan demokrasi kita. Rakyat yang memiliki kedaulatan menggunakan hak-hak politiknya untuk memilih wakil-wakil yang mereka percaya untuk duduk di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR dan DPD," jelas Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada Liputan6.com, di Jakarta, Selasa (8/4/2014).

"PDIP  berharap pemilih bersedia menggunakan hak pilihnya dan tidak bersikap Golput dalam Pemilu 2014."

Esensi pemilu sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat akan bisa tercapai apabila rakyat diberikan keleluasaan untuk menggunakan hak pilih mereka secara merdeka. Namun, Tjahjo melihat masih ada beberapa hal yang patut diwaspadai menjelang Pileg besok.

"Ada beberapa potensi masalah yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara, mulai dari surat  suara yang belum terdistribusikan ke TPS-TPS, tidak siapnya TPS, tertukarnya surat suara, ketersediaan surat suara cadangan terutama bagi pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sampai pada keamanan kotak suara," paparnya.

Oleh karena itu, Tjahjo meminta KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk  menjamin setiap warga negara yang memiliki hak pilih mendapatkan hak konstitusionalnya. Soal keamanan juga jadi poin penting yang diperhatikan.

Meski di beberapa kesempatan, aparat keamanan menyiratkan pemilu akan berjalan aman, Tjahjo sedikit meragukan. Ia meminta agar jajaran TNI dan Polri  untuk melakukan langkah-langkah antisipasitif terhadap meningkatnya tindak  kekerasan menjelang atau pasca hari pemungutan suara.

"Potensi kekerasan hadir dalam berbagai bentuk, benturan antar massa pendukung, pengrusakan posko, intimidasi terhadap pemilih, maupun intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu," jelasnya.

Bawaslu, lanjut Tjahjo, juga harus meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap potensi kecurangan yang terjadi menjelang pemungutan suara. Misalnya saja praktik politik uang dan intimidasi kepada pemilih. Kemudian, pria yang masih menjabat sebagai anggota DPR Komisi I ini mengimbau lembaga-lembaga survei untuk membuktikan  kredibilitas dengan bersikap objektif, transparan dan bertanggungjawab kepada publik baik dari sisi metodologi maupun sumber dana.

"Bagi PDIP, Pemilu 2014 merupakan tahun penentuan untuk untuk bisa mewujudkan cita-cita kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian Indonesia," pungkas Tjahjo.

Jangan Main Hakim Sendiri

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mencermati, ada potensi ketidakpuasan terhadap hasil perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014. Elemen dan unsur parpol ataupun caleg yang tidak puas diimbau tidak menggunakan cara kotor dalam menyalurkan ketidakpuasannya.

"Memasuki tahap-tahap nanti pasca 9 April pasti akan ada ketidakpuasan. Apabila ada ketidakpuasan dari calon terhadap hasil hendaknya protes disalurkan melalui mekanisme dan aturan yang tepat. Hindari main hakim sendiri dan kekerasan," kata Djoko di Kantor Kemenkopolhukam, Senin 7 April.

Djoko menjelaskan, mekanisme penyaluran ketidakpuasan bisa disampaikan kepada lembaga-lembaga terkait. Seperti kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Mahkamah Agung (MA).

"Demikian juga dalam scope (ruang lingkup) besar, yakni parpol. Apabila tidak puas pada hasil perolehan suara Pileg, hendaknya dilakukan melalui mekanisme dan tata cara kepada lembaga-lembaga berwenang. Menghindari kekerasan dan main hakim itu sangat penting," ujarnya.

"Imbauan saya ini erat kaitannya dengan para parpol, elemen masyarakat, para pendukung, para simpatisan untuk dapat mengendalikan diri atau kelompoknya apabila terjadi ketidakpuasan itu," kata dia.

Djoko berharap, parpol dan pendukungnya menghindari cara-cara penyaluran ketidakpuasan dengan tidak etis.