Istana: Negara Wajib Amankan SBY, Termasuk Saat Kampanye

Liputan6.com, Jakarta - Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengamankan Presiden dalam kondisi apa pun. Bahkan, meski Presiden tersebut masih menjabat sebagai ketua umum sebuah partai politik, keamanan kegiatan presiden tetap merupakan tanggung jawab negara.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Julian Adrin Pasha menanggapi laporan sejumlah kalangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penggunaaan fasilitis negara untuk kampanye oleh Presiden Susilo Bmbang Yudhoyono (SBY).

"Tentu tidak bisa serta merta itu dikatakan penggunaan uang negara, posisi SBY sebagai ketua umum tidak bisa lepas dari presiden, negara punya kewajiban untuk mengamankan. Ada fasilitas kesehatan, hak-hak protokoler, ini amanat undang-undang, bahwa negara melindungi presiden," ujar Julian di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Dengan semua itu, lanjut Julian, tak mungkin seorang presiden melakukan perjalanan sepanjang masih menjabat, tanpa didampingi oleh staf pengamanan atau hak-hak protokoler lainnya.

"Saya tidak bisa membayangkan Presiden berjalan sendiri tanpa ada perangkat yang melekat," sambungnya.

SBY kata Julian, juga sudah menjelaskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan kampanye partai politik selama ini sudah sesuai aturan yang berlaku.

"Ini sudah disampaikan kepada BPK untuk komunikasi untuk mengaudit apa yang telah dilakukan terhadap kampanye," kata dia.

Julian juga menilai bahwa wacana pemeriksaan SBY oleh Bawaslu terkait fasilitas negara yang digunakannya saat kampanye tidak masuk akal.

"Tidak relevan, saya kira bisa dipahami, bahwa ada pengecualian bagi presiden karena ada hak-hak yang melekat. Dalam kampanye disampaikan bahwa pejabat negara tidak boleh menggunakan fasilitas negara kecuali presiden di manapun dia berada," pungkas Julian. (Elin Yunita Kristanti)

Baca juga:

SBY: 10 Tahun Demokrat Berkeringat Habis Habisan

SBY Kampanye Demokrat, Palembang Macet Parah

Survei Setara: SBY Kurang Memperjuangkan Kebebasan Beragama