THR 2026 Kapan Cair Swasta? Catat Tanggalnya, Perusahaan Wajib Bayar Penuh

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, pertanyaan mengenai thr 2026 kapan cair swasta menjadi sorotan utama bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Pemerintah telah memberikan kepastian terkait jadwal pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan swasta, yang diperkirakan akan jatuh pada pertengahan Maret 2026.

Pencairan THR merupakan hak fundamental bagi pekerja yang diatur oleh regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu pekerja memenuhi kebutuhan selama perayaan hari besar keagamaan. Dengan adanya kepastian jadwal, diharapkan perusahaan dapat mempersiapkan diri dan pekerja dapat merencanakan penggunaan dana THR dengan baik.

Menteri Ketenagakerjaan telah berulang kali mengingatkan perusahaan akan pentingnya mematuhi ketentuan ini. Batas waktu pembayaran yang jelas dan sanksi tegas bagi pelanggar menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja. Oleh karena itu berikut Liputan6 memberikan informasi lengkap mengenai jadwal, dasar hukum, dan ketentuan pembayaran THR 2026 untuk sektor swasta, Selasa (3/3/2026).

Pencairan THR untuk karyawan swasta pada tahun 2026 memiliki batas waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan aturan, THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri (H-7). Dengan estimasi Idul Fitri 1447 H yang diperkirakan jatuh pada tanggal 21 atau 22 Maret 2026, maka pencairan THR swasta 2026 akan dilakukan paling lambat sekitar tanggal 11 hingga 15 Maret 2026.

Sebagai contoh, jika Lebaran jatuh pada 21 Maret 2026, maka THR swasta diperkirakan cair paling lambat pada 11 atau 12 Maret 2026. Penetapan tanggal ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat segera melakukan persiapan agar pembayaran THR dapat terealisasi sesuai jadwal yang ditentukan.

Pemberian THR bagi pekerja swasta di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 88E mengenai hak pekerja, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 juga secara spesifik mengatur tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah menegaskan bahwa THR Keagamaan 2026 wajib dibayar tunai secara utuh dan tidak boleh dicicil oleh pihak perusahaan. Penegasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja menerima haknya secara penuh dan tepat waktu, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan menjelang hari raya. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar tidak ada perusahaan yang melanggar ketentuan ini.

Setiap pekerja atau buruh berhak menerima THR, asalkan telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Hak ini berlaku baik bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak, termasuk yang masih dalam masa percobaan (probation). Ketentuan ini menjamin bahwa setiap pekerja yang memenuhi syarat akan mendapatkan tunjangan hari raya.

Untuk perhitungan besaran THR, terdapat dua skenario utama. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah penuh. Upah satu bulan ini dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya Keagamaan.

Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan tetapi kurang dari 12 bulan, THR akan dihitung secara proporsional dengan rumus: (masa kerja ÷ 12) x (gaji pokok + tunjangan tetap).

THR atau tunjangan hari raya adalah hak karyawan yang wajib dibayarkan. Pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pembayaran THR. Apabila perusahaan terlambat membayarkan THR, maka dapat dikenai denda sebesar 5 persen dari total kewajiban THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. Denda ini diharapkan dapat menjadi efek jera agar perusahaan patuh pada jadwal yang telah ditetapkan.

Selain denda, bagi perusahaan yang tidak membayar THR kepada pekerja atau buruh juga akan dikenai berbagai sanksi administratif. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara operasional perusahaan, hingga pembekuan izin usaha.

Untuk memastikan pengawasan yang efektif, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menginstruksikan para gubernur untuk membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko) THR 2026 di setiap daerah sebagai pusat konsultasi, pengaduan, dan penegakan hukum, yang terintegrasi dengan laman resmi posko.thr.go.id.

1. Kapan batas akhir pembayaran THR swasta 2026?

Jawaban: Batas akhir pembayaran THR swasta 2026 adalah paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H, yang diperkirakan jatuh pada 11-15 Maret 2026.

2. Apa dasar hukum pemberian THR bagi karyawan swasta?

Jawaban: Dasar hukum pemberian THR bagi karyawan swasta diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 88E, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

3. Apakah THR swasta boleh dicicil oleh perusahaan?

Jawaban: Tidak, THR swasta wajib dibayar secara penuh dan tidak boleh dicicil oleh perusahaan. Hal ini telah ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

4. Siapa saja yang berhak menerima THR swasta?

Jawaban: Pekerja/buruh dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak menerima THR, baik yang berstatus karyawan tetap (PKWTT) maupun kontrak (PKWT), termasuk yang dalam masa percobaan.