Dokter Piprim Dipecat, Dirut RSUP Fatmawati: Tak Terkait Kritik Kebijakan Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta - Dokter Piprim Basarah Yanuarso SpA Subpsp. Kardio(K) yang juga Ketua Pengurus Pusat (PP) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendapatkan surat keputusan terkait pemecatan dirinya yang ditandatangani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 2 Februari 2026.

Dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.05.01/Menkes/7-/2026 itu tertulis ia diberhentikan dari RSUP Fatmawati Jakarta.

Sebelumnya, Piprim bekerja di RSCM kemudian dimutasi ke RSUP Fatmawati Jakarta pada dengan SK mutasi pada 26 Maret 2025. Ia menyiratkan mutasi tersebut terkait dengan sikapnya menolak kolegium yang tidak independen.

"Saya hanya menjalankan amanah kongres nasional ilmu kesehatan anak di Semarang, bahwa kolegium ilmu kesehatan anak indonesia berdiri secara independen. Pada saat itu kami memperjuangkan independensi kolegium dan menolak kolegium berada di bawah Menteri Kesehatan," tutur Piprim dalam video yang dibagikan pada Minggu, 15 Februari 2026 malam.

"Perjuangan IDAI inilah kemudian dibenarkan amar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan kolegium harus independen," tuturnya.

Direktur Utama RSUP Fatmawati Jakarta, dokter Wahyu Widodo SpOT(K), mengungkapkan pemecatan tersebut tidak terkait dengan kritikan Piprim terhadap kebijakan pemerintah tentang kolegium di bawah Kementerian Kesehatan.

"Pemberhentian Saudraa Piprim Basarah tidak ada kaitannya dengan mengkritik kebijakan Kemenkes," kata Wahyu dalam keterangan tertulis yang diterima Senin, 16 Februari 2026.

Wahyu mengatakan pemecatan Piprim karena tidak masuk bekerja di RSUP Fatmawati selama 28 hari berturut-turut.

"Beliau diberhentikan karena mangkir berturut-turut selama 28 hari," tutur Wahyu.

Piprim melanggar PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang berbunyi: “Pemberhetian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun."

Wahyu mengungkapkan saat Piprim tidak masuk bekerja, pihaknya melakukan dua panggilan. Pertama surat panggilan tanggal 25 Agustus 2025. Lalu, surat panggilan kedua bertanggal 3 September 2025.

"Yang bersangkutan tiak pernah menghadiri kedua panggilan tersebut," tutur Wahyu.

Kemudian, pada September 2025, RSUP Fatmawati kembali memanggil Piprim karena tidak masuk kerja tanpa alasan sah. Tim pemeriksa melakukan panggilan pada 16 September tapi Piprim tidak datang.

Kemudian rumah sakit itu kembali melakukan panggilan kedua dengan surat bertanggal 25 September 2025. Terkait panggilan tersebut, Piprim menghadap tim pemeriksa pada 8 Oktober 2025.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan, Piprim dari awal menyadari konsekuensi maksimal berupa dipecat dan tindakannya dilakukan dengan sadar.

"Berdasarkan uraian tersebut maka yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat yaitu tidak pernah masuk kerja tanpa alasan yang sah di RSUP Fatmawati sejak tanggal 26 Maret 2025 tentang Mutasi Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan," kata Wahyu.

Alasan Piprim tidak masuk kerja karena sedang berproses menunggu Putusan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Meski begitu, kata Wahyu, Piprim seharusnya tetap menjalankan Surat Keputusan terkait mutasi dari RSCM ke RSUP Fatmawati sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.