1.824 Peserta BPJS Kesehatan yang Mampu Bayar Malah Masuk PBI, Menkes Budi Ungkap Dampaknya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan masih ada data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang masih kurang tepat.

“BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementerian Sosial melihat ada data-data PBI yang masih kurang tepat. Yang sebenarnya masuk di desil 10 dan 9,” kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Desil 10 dan 9 ini merujuk pada kelompok peserta BPJS Kesehatan yang tergolong sebagai masyarakat dengan keadaan ekonomi atau finansial yang baik.  

“Jadi, memang dari data yang sudah di-clean up kemarin. Ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10, yang masuk sebagai PBI. Nah kalau orang kaya yang desil 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI, akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI jadi tidak masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya,” jelas Budi.

Itu sebabnya, sambung Budi, dalam tiga bulan ke depan BPJS, BPS, Kemensos, dan Pemerintah Daerah harus melakukan rekonsiliasi (pemulihan) data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Rekonsiliasi data perlu dilakukan supaya desil 10 tidak lagi masuk ke data PBI. Sehingga, desil 1-5 yang memang membutuhkan bantuan bisa masuk daftar PBI.

“Dalam tiga bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa ‘hey Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu, ayo bayarlah BPJS’ masa enggak bisa bayar Rp 42.000 orang desil 10. Supaya apa? Supaya porsinya dia benar-benar bisa diisi oleh teman-teman yang tidak mampu,” papar Budi.

Sebelumnya, Budi telah memastikan 120 ribu peserta PBI BPJS Kesehatan dengan penyakit katastropik akan segera direaktivasi statusnya.

“Pemerintah dan DPR ingin melayani masyarakat agar pelayanan kesehatannya tidak berhenti, khususnya untuk penyakit katastropik,” kata Budi.

Menurut Budi, meski yang belakangan ramai diperbincangkan adalah pasien cuci darah, sebenarnya layanan-layanan lain yang sifatnya katastropik juga tak boleh terhenti layanannya.

“Katastropik ini artinya kalau kita hentikan sehari, seminggu, atau sebulan itu konsekuensinya nyawa.”

Untuk itu, Kemenkes bersama BPJS Kesehatan melakukan identifikasi soal PBI yang patut untuk kembali direaktivasi statusnya.

“Kementerian Kesehatan dan BPJS sudah mengidentifikasi ada 120 ribu orang yang mengalami penyakit katastropik yang berubah desil PBI-nya sehingga keluar dari status PBI. Salah satunya, sekitar 20 ribuan ini adalah pasien cuci darah, tapi ada juga puluhan ribu yang pasien stroke dan jantung.”

Pasien stroke dan jantung perlu minum obat setiap hari. Ada juga, sambung Budi, puluhan ribu pasien kanker yang perlu kemoterapi rutin.

“Karena kita pahami kemoterapi itu kalau jalan juga kan jangka panjang dan seminggu pasti ada sekali atau dua kali mesti dilakukan, itu juga tidak boleh berhenti. Pasien kanker yang sedang menjalani radioterapi, yang kadang-kadang harus setiap hari jalan tergantung dari siklusnya, itu juga tidak boleh berhenti,” ujar Budi.

 Tak lupa, anak-anak yang mengidap talasemia harus selalu menjalani transfusi darah. Jika berhenti, maka bisa menyebabkan fatalitas.

“Nah, 120 ribu pasien-pasien katastropik ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial, sehingga dengan demikian, mereka akan tetap bisa datang ke fasilitas kesehatan dan bisa menerima layanannya dibayari oleh pemerintah,” kata Budi.

Terkait hal ini, Budi sudah mengirim surat ke berbagai rumah sakit agar tidak ragu melayani pasien PBI dengan penyakit katastropik.

“Di Kemenkes sendiri kita sudah bergerak cepat, hari ini kita sudah mengeluarkan surat ke seluruh rumah sakit bahwa untuk layanan-layanan katastropis 120 ribu itu harus dilayani. Jadi kita keluarkan suratnya hari ini,” ujarnya.

“Sekarang saya pribadi sudah minta agar Kemensos mengeluarkan juga SK Kemensos agar orang-orang yang 120 ribu, pasien katastropik ini, rumah sakit tidak usah khawatir bahwa tidak kan diganti pembayarannya karena dia tetap iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh pemerintah melalui kementerian sosial.”

Budi mengatakan, fokus pemerintah sama dengan DPR yakni tidak ingin layanan kesehatan bagi masyarakat terputus satu hari pun.

“Fokus kita, kita enggak mau layanan kesehatan terutama bagi masyarakat kita yang berisiko wafat ini berhenti sehari pun,” ucapnya.