Ikut Ayah atau Ibu? Begini Status Anak Adopsi Ketika Orangtua Asuh Bercerai

Liputan6.com, Jakarta - Perceraian merupakan isu yang sensitif, apalagi berkenaan dengan status anak. Belakangan ini banyak pasangan artis dan tokoh masyarakat yang mengasuh atau mengadopsi anak. Namun, tak sedikit juga yang mengalami perceraian.

Ketika bercerai, seringkali status anak adopsi menjadi pertanyaan masyarakat. Bagaimana statusnya? Hak asuhnya jatuh kepada siapa?

Dikutip dari beberapa sumber pada Jumat, 9 Januari 2026, belum ada hukum yang mengatur hak asuh anak adopsi secara langsung. Namun, studi tahun 2023 menunjukkan bahwa pada Pasal 12 Staatsblad 1917 No. 129 tentang mengangkat anak dapat mengubah status anak tersebut dianggap seperti anak sah.

Sementara itu, pada Pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129 mengatakan bahwa mengangkat anak mengakibatkan terputusnya segala hubungan antara anak dengan orangtua aslinya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak adopsi jatuh kepada orangtua asuh, sesuai dengan hukum perdata yang berlaku.

Di samping itu semua, masyarakat juga kerap mempertanyakan hal yang berkaitan dengan jenis kelamin anak adopsi. Tidak terhubungnya ikatan darah membuat anak adopsi laki-laki diasuh sang ayah, sementara anak adopsi perempuan diasuh pihak ibu.

Hal ini karena dalam Islam, status anak adopsi tetaplah bukan mahram. Namun, pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 Huruf h terkait Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Angkat. Pasal ini menjelaskan pemeliharaan anak asuh yang jatuh kepada wali yang sah untuk memberikan perlindungan serta hak-hak anak tersebut.

Oleh karena itu, terlepas dari mahram atau bukan, anak adopsi tetap wajib diasuh secara penuh meskipun orangtua asuh telah bercerai.

Kenyataannya, tanggung jawab atas pengasuhan anak angkat pasca perceraian masih belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pembagian kewajiban ini seharusnya sesuai Teori Tanggung Jawab Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, seorang ahli hukum dari Universitas Airlangga.

Menurutnya, melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian seharusnya melaksanakan tindak pidana. Dengan begitu, pembagian tanggung jawab atas kesejahteraan anak adopsi harus dipenuhi melalui pemeliharaannya sampai anak tersebut memasuki usia dewasa.