Jangan Sampai BLSM untuk Beli Rokok, Ya!

Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Abdillah Ahsan mengatakan pemerintah harus memastikan  bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak untuk membeli rokok.

"Berdasarkan Survei Sosial-Ekonomi Nasional 2013, pembelian produk tembakau pada 20 persen masyarakat termiskin menempati urutan kedua dari 25 jenis pengeluaran rumah tangga," kata Abdillah Ahsan di Jakarta, Senin.
     
Abdillah mengatakan salah satu upaya supaya masyarakat miskin tidak membelanjakan uang BLSM yang diberikan untuk rokok, pemerintah harus meningkatkan cukai rokok.

Saat ini, kata dia, harga rokok yang sudah dikenaik cukai masih sangat rendah. Menurut Abdillah, di pasaran saat ini masih terdapat rokok dengan harga Rp250 per batang, yang justru lebih murah daripada permen.

"Dengan menaikkan cukai rokok, maka penerimaan negara akan meningkat sementara konsumsi rokok menurun. Hakikat cukai sebenarnya adalah mengendalikan produk-produk yang konsumsinya harus dibatasi," tuturnya.

Namun, yang terjadi saat ini, kata Abdillah, penerimaan negara melalui cukai rokok memang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun, hal itu merupakan akibat dari meningkatnya konsumsi rokok. Dengan begitu, hakikat ideal dari cukai rokok menjadi tak tercapai.
     
"Apabila pemerintah menaikkan cukai rokok, penerimaan negara akan meningkat dan konsumsi akan menurun. Dengan konsumsi yang menurun, maka kualitas kesehatan masyarakat Indonesia juga akan meningkat," katanya.
     
Abdillah mengatakan meskipun penerimaan negara dari cukai rokok selama ini cenderung meningkat, tetapi dana yang diperoleh masih jauh lebih rendah daripada biaya kesehatan yang harus dikeluarkan untuk mengobati penyakit-penyakit akibat rokok.
     
"Padahal, penyakit yang disebabkan oleh rokok biasanya berbiaya mahal," ujarnya.
     
Abdillah Ahsan bersama Nur Hadi Wiyono, keduanya peneliti Lembaga Demografi FE UI, memaparkan hasil penelitian "Pengaruh Peningkatan Cukai Rokok terhadap Penerimaan Negara dan Kualitas Kesehatan" yang dilakukan di Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah dan DKI Jakarta.
     
Penelitian itu merupakan salah satu proyek Support for Economic Analysis Development in Indonesia (SEADI) yang merupakan kerja sama USAID dengan Lembaga Demografi FE UI.