Peran Psikolog Klinis Kian Penting, Tapi Jumlahnya Masih Jauh dari Kebutuhan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Kebutuhan layanan kesehatan jiwa di Indonesia terus meningkat. Namun, jumlah tenaga psikolog klinis yang tersedia masih jauh dari mencukupi. Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia menyoroti ketimpangan ini dalam 'Kongres V tahun 2025 Ikatan Psikolog Klinis Indonesia' yang digelar untuk memperbarui kepengurusan dan memperkuat arah organisasi.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat IPK Indonesia, Wahyu Nhira Utami, M.Psi., Psikolog, menegaskan bahwa kongres bukan hanya urusan internal. Ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar di dalamnya.

"Tujuan utamanya memang memilih formatur atau ketua umum yang baru. Tapi kami juga memastikan regulasi, anggaran dasar, hingga kode etik psikolog klinis tetap relevan dengan kebutuhan layanan kesehatan jiwa saat ini," ujar Nhira.

Peran psikolog klinis semakin mendesak setelah terbitnya Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Puskesmas. Regulasi tersebut menetapkan psikolog klinis sebagai tenaga esensial yang wajib tersedia di fasilitas kesehatan primer.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan ketidaksiapan jumlah tenaga. Nhira, mengatakan,"Jumlah puskesmas ada lebih dari 10 ribu, sementara psikolog klinis yang terdata di IPK Indonesia baru sekitar 4 ribuan. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan puskesmas saja belum setengahnya, apalagi rumah sakit dan klinik."

Kesenjangan ini menjadi PR besar bagi organisasi. IPK Indonesia menilai perlu ada percepatan produksi lulusan psikolog klinis dan pemerataan distribusi tenaga ke seluruh wilayah Indonesia.

Masalah kesehatan jiwa kini semakin terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari stres kerja, kecemasan sosial, hingga kasus-kasus psikologis yang memerlukan asesmen dan diagnosis. Inilah sebabnya keberadaan psikolog klinis menjadi krusial.

Nhira menjelaskan kewenangan mereka dengan tegas. "Psikolog klinis itu menjalani pendidikan khusus untuk melakukan asesmen, diagnosis, intervensi, hingga rujukan klinis. Bahkan bisa menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan hukum. Itu semua diatur dalam Permenkes Nomor 45 Tahun 2017," katanya.

Dengan kewenangan tersebut, dia menekankan bahwa masyarakat harus berhati-hati membedakan psikolog umum dan psikolog klinis.

Agar tidak keliru, Nhira mengingatkan masyarakat untuk memastikan legalitas tenaga psikolog klinis sebelum berkonsultasi.

"Psikolog klinis adalah tenaga kesehatan, jadi harus punya dua dokumen. STR dari Konsil Kesehatan Indonesia dan SIP dari DPMPTSP kota atau kabupaten. Jangan sampai ada yang mengaku psikolog klinis lalu memberi diagnosis sembarangan," ujarnya.

IPK Indonesia menyediakan direktori resmi yang memudahkan masyarakat mengecek tenaga profesional. "Masyarakat bisa cari nama, lokasi praktik, dan memastikan apakah psikolog klinis tersebut benar anggota IPK Indonesia. Semuanya transparan," ujar Nhira.

Melalui kongres ini, IPK Indonesia berkomitmen merumuskan rekomendasi kebijakan baru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga psikolog klinis di Indonesia. Tantangan kesehatan jiwa yang semakin kompleks membuat penguatan profesi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

"Kesehatan jiwa sudah menjadi isu sentral. Peran psikolog klinis sangat penting, dan kami ingin memastikan masyarakat mendapat layanan yang aman, berkualitas, dan berbasis regulasi," pungkas Nhira.