[Kolom Pakar] dr Andri SpKJ: Pandangan Tokoh Agama Indonesia tentang Gangguan Jiwa dan Praktik 'Pasung'

Liputan6.com, Jakarta - Di Indonesia, pembahasan tentang gangguan jiwa tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai budaya dan religius yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini kembali ditegaskan dalam presentasi Dr. Sak Liung, psikiater dari RS Panti Rapih Yogyakarta, yang dipaparkan pada sesi presentasi di acara Joint Congress of PRCP (Pacific Rim College of Psychiatrists) dan WACP (World Association of Cultural Psychiatry) pada tanggal 25 s.d 28 September 2025 di Tokyo, Jepang.

Sebagai latar belakang, PRCP didirikan pada tahun 1980 sebagai organisasi yang berfokus pada isu-isu kesehatan jiwa di kawasan Pasifik. Selama lebih dari empat dekade, PRCP telah menjadi wadah kolaborasi riset antarpsikiater muda, serta memajukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesehatan jiwa di negara-negara berkembang.

Tahun 2025 ini menjadi momentum istimewa karena menandai kongres ke-21 PRCP, yang untuk pertama kalinya digelar bersama dengan WACP, sebuah asosiasi global yang menaruh perhatian besar pada dimensi budaya dalam psikiatri.

Pasung: Luka Sosial yang Masih Menganga

Kita sering mendengar istilah pasung, yaitu tindakan mengurung, merantai, atau mengikat orang dengan gangguan jiwa. Walaupun pemerintah sudah lama mencanangkan program 'Indonesia Bebas Pasung', faktanya masih ada keluarga yang melakukan praktik ini.

Alasannya beragam: takut pasien membahayakan orang lain, keterbatasan akses pengobatan, hingga keyakinan tertentu yang melihat gangguan jiwa sebagai 'kutukan' atau 'gangguan supranatural'.

Dr. Sak Liung menekankan bahwa pasung bukan hanya masalah medis, tapi juga masalah sosial, kultural, dan religius. Di masyarakat Indonesia, tokoh agama memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan bagaimana keluarga memperlakukan anggota mereka yang mengalami gangguan jiwa.

Dalam penelitian yang dilakukan di Yogyakarta, tujuh tokoh agama dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu, hingga Sunda Wiwitan diwawancarai. Menariknya, meski berbeda keyakinan, mereka punya benang merah yang serupa:

1. Gangguan jiwa bisa disebabkan oleh banyak hal. Ada yang menekankan faktor stres, lemahnya ketahanan diri, kurangnya rasa syukur, atau lemahnya iman. Namun, sebagian juga masih mengaitkannya dengan pengaruh supranatural.
2. Agama berperan penting dalam penyembuhan. Semua tokoh sepakat bahwa doa, ibadah, dan kedekatan dengan Tuhan bisa memberi kekuatan batin. Agama dianggap mampu mencegah, memperingan, bahkan menyembuhkan penderitaan jiwa.
3. Pasung dilarang dalam ajaran agama. Semua agama menolak kekerasan terhadap sesama. Memasung berarti melanggar martabat manusia dan bertentangan dengan ajaran kasih sayang, welas asih, serta penghormatan terhadap ciptaan Tuhan.

Pandangan ini sejalan dengan falsafah bangsa kita: Bhinneka Tunggal Ika, tan hana dharma mangrwa --- meskipun berbeda, semua agama mengajarkan nilai kemanusiaan yang sama.

Sebagai psikiater yang sehari-hari berpraktik, saya melihat bahwa masih banyak pasien dan keluarga yang pertama kali datang ke tempat ibadah sebelum akhirnya mencari pertolongan medis.

Hal ini tidak salah, justru menunjukkan bahwa masyarakat kita masih memegang erat nilai religius. Yang perlu kita lakukan adalah menghubungkan peran tokoh agama dengan layanan kesehatan jiwa agar pasien tidak telantar.

Bayangkan bila seorang pendeta, ustaz, bhiksu, atau pemuka adat bisa berkata kepada jemaatnya: “Gangguan jiwa adalah penyakit yang perlu diobati. Mari kita bantu dengan doa, tapi juga dampingi ia berobat ke psikiater.”

Kalimat sederhana seperti itu bisa mengubah nasib ribuan penderita di desa-desa kita.

Gangguan jiwa bukanlah aib, bukan kutukan, dan bukan kelemahan iman. Ia adalah penyakit yang bisa ditangani, sama seperti hipertensi atau diabetes. Keluarga yang merawat dengan penuh kasih, tokoh agama yang memberi penguatan, serta layanan medis yang memadai akan membantu pasien kembali berfungsi.

Praktik pasung hanya menambah penderitaan. Dalam kacamata agama, hal itu adalah bentuk kekerasan yang tidak bisa dibenarkan. Dalam kacamata medis, ia memperburuk kondisi pasien. Dan dalam kacamata kemanusiaan, ia merampas hak asasi seseorang.

Penutup

Presentasi Dr. Sak Liung di Kongres Internasional PRCP–WACP Tokyo 2025 ini mengingatkan kita bahwa perjuangan kesehatan jiwa di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan rumah sakit atau psikiater. Kita membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan tokoh agama, komunitas, dan keluarga.

Di negara yang religius seperti Indonesia, peran agama bukan sekadar tambahan, tetapi kunci. Semoga pesan ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua: menolong orang dengan gangguan jiwa berarti menolong diri kita sendiri untuk tetap menjadi bangsa yang beradab.