34 Kosmetik Mengandung Merkuri hingga Steroid Ditemukan BPOM, Ini Daftarnya!

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) kembali mengungkap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang. Sebanyak 34 produk kosmetik terbukti positif mengandung zat-zat berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, asam retinoat, timbal, pewarna kuning metanil, hingga steroid.

Temuan ini merupakan hasil intensifikasi pengawasan rutin BPOM terhadap produk kosmetik yang beredar selama periode April hingga Juni 2025 (triwulan II). Dari hasil pengawasan tersebut, mayoritas produk yang bermasalah merupakan kosmetik dengan sistem kontrak produksi.

"Sebanyak 28 item berasal dari kontrak produksi, 2 item merupakan produk kosmetik lokal, dan 4 item lainnya adalah kosmetik impor," ujar Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dikutip dari keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

Seluruh temuan tersebut didapat melalui proses sampling dan pengujian di laboratorium BPOM. Hasilnya, produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan yang tidak seharusnya digunakan dalam kosmetik karena membahayakan kesehatan konsumen.

Merkuri, misalnya, dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit (ochronosis), reaksi alergi, iritasi, hingga kerusakan ginjal. Asam retinoat bersifat teratogenik dan dapat membahayakan janin bila digunakan oleh ibu hamil.

Sementara hidrokuinon dapat menyebabkan hiperpigmentasi, ochronosis, dan perubahan warna kornea. Timbal bisa merusak berbagai organ vital dan sistem tubuh.

Kuning metanil, pewarna yang dilarang, bersifat karsinogenik dan bisa merusak hati serta sistem saraf. Sedangkan steroid dapat memicu berbagai gangguan kulit seperti biang keringat, perubahan pigmen, dan dermatitis kontak.

Menanggapi temuan tersebut, BPOM langsung mengambil tindakan tegas terhadap produk dan pelaku usaha yang terlibat.

"BPOM telah mencabut izin edar dan melakukan penghentian sementara kegiatan (PSK), meliputi produksi, distribusi, dan importasi produk-produk yang melanggar," kata Taruna Ikrar.

Selain itu, BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia juga melakukan penertiban di fasilitas produksi dan distribusi kosmetik, termasuk di tingkat retail.

BPOM juga tengah melakukan penyelidikan lanjutan terhadap produk kosmetik yang diproduksi oleh pihak yang tidak memiliki izin atau kewenangan.

Jika ditemukan unsur pidana, maka kasus akan ditindaklanjuti secara hukum. "Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu dapat dikenakan sanksi pidana," tambah Taruna.

Sanksi tersebut mengacu pada Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ancaman hukumannya cukup berat, yakni pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga Rp5 miliar.

BPOM juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih produk kosmetik. Konsumen disarankan untuk selalu mengecek legalitas produk melalui situs resmi BPOM atau aplikasi Cek BPOM.

"Masyarakat harus waspada dan tidak menggunakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti yang sudah kami umumkan," kata Taruna.

BPOM juga meminta pelaku usaha untuk menjalankan produksi dan distribusi kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak merugikan kesehatan publik.

Daftar 34 Produk Kosmetik Berbahaya Temuan BPOM (April–Juni 2025)