Kemenkes Ungkap 3 Masalah Layanan Kesehatan Primer bagi Kelompok Rentan, RUU Kesehatan Tawarkan Solusi Ini

Bagi perempuan, pelayanan primer mendorong pemenuhan atas pelayanan kesehatan reproduksi. Ini merujuk pada definisi kesehatan reproduksi yang melindungi proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan usia 15 hingga 49 tahun. Hak-hak reproduksi yang dimiliki perempuan yakni:

• Menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual dengan pasangan yang sah.
• Menentukan kehidupan reproduksinya dan menghormati nilai-nilai luhur.
• Mempertimbangkan norma agama.
• Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis.
• Memperoleh informasi, edukasi, dan konseling.

Sementara, ruang lingkup kesehatan reproduksi sendiri adalah:

• Kesehatan ibu dan anak (KIA)
• Keluarga berencana (KB)
• Pencegahan dan penanganan infertilitas
• Pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran
• Pencegahan dan penanganan IMS-HIV
• Kesehatan seksual
• Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
• Deteksi dini kanker payudara dan kanker serviks
• Kesehatan reproduksi remaja
• Kesehatan reproduksi lanjut usia
• Kesehatan reproduksi pada situasi dan kelompok khusus
• Pencegahan praktik berbahaya.

Kartini juga menyampaikan, dalam penyelenggaraannya kesehatan primer mencakup tiga hal yakni:

• Ditetapkan pemerintah pusat dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
• Dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan atau melalui penjaminan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewarganegaraan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
• Didanai oleh perseorangan penerima Pelayanan Kesehatan atau melalui penjaminan kesehatan sosial nasional dan/atau asuransi komersial.

Saat ini, RUU Kesehatan sedang dalam tahap menghimpun masukan dari berbagai pihak yang kemudian masukan-masukan tersebut akan disaring dan dipertimbangkan. Kartini mengimbau, hearing atau temu dengan soal RUU Kesehatan tidak boleh dianggap sebagai upaya membuat Peraturan Menteri (Permen) yang baru.

“Tolong jangan dipikir bahwa kita akan membuat Permen yang baru, Peraturan Pemerintah (PP) yang baru, karena kan sekarang sudah ada. Mungkin itu akan direvisi tetapi tidak semuanya langsung baru, jadi yang dibicarakan di sini adalah norma-normanya dan prinsip-prinsip yang harus ada,” kata Kartini dalam pembahasan RUU Kesehatan terkait layanan primer untuk kelompok rentan di Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Ia juga menyampaikan, pelayanan kesehatan bersifat inklusif, jadi berbagai usulan yang diberikan terkait lingkup kelompok rentan akan kembali dipertimbangkan. Ini menyusul adanya usulan dari berbagai pihak seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan lain-lain.

“Terima kasih masukannya, baik anak jalanan, gelandangan, narapidana, tahanan, komunitas khusus, dan lainnya memang semua itu akan kita masukkan, tapi mungkin kadang-kadang ada yang tidak masuk nanti akan masuk di penjelasan. Semua (masukan) sudah dicatat,” kata Kartini.