BPOM Tindak Pabrik Kosmetik Ilegal di Jakarta Utara, Barang Bukti yang Diamankan Senilai Rp7,7 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) menindaklanjuti kasus kosmetik ilegal yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, BPOM memprediksi barang bukti yang ditemukan senilai miliaran rupiah.

"Hasilnya, kami menemukan dan menyita barang bukti bernilai total Rp7,7 miliar,” terang Kepala BPOM, Penny K. Lukito.

Barang bukti yang diamankan diantaranya bahan kimia obat senilai Rp4,3 miliar. Lalu, bahan kemas berupat pit dan botol kosmetik kosong senilai Rp164 juta. Kemudian, losion senilai Rp1,2 miliar serta produk losion malam dan krim tanpa merek senilai Rp1,4 miliar.

BPOM juga menemukan mesin mixing, mesin filling, mesin coding, mesin packaging, timbangan, dan alat produksi lainnya senilai Rp451 juta. Serta kendaraan dan alat elektronik. 

“Ini (pabrik kosmetik) sebetulnya bukan fasilitas yang secara formal diawasi oleh Badan POM, karena ini adalah fasilitas produksi yang ilegal,” kata Penny pada konferensi pers yang juga ditayangkan secara langsung pada Kamis, (16/3/2023).

Penny menuturkan, “korban” dari pemakaian produk ilegal ini bisa dari berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan sampai klinik.

“Korbannya itu bisa sampai ke tenaga kesehatan, klinik yang juga memesan dari fasilitas produksi seperti ini tanpa melihat lebih dahulu kapasitas ataupun legal atau ilegalnya fasilitas produksi,” pungkasnya.

Laporan dari Masyarakat 

Penemuan produk ilegal ini, kata Penny, merupakan hasil dari laporan masyarakat. Oleh karena itu, ia sebagai pimpinan BPOM mengimbau masyarakat untuk berani melapor. 

“Untuk siapapun yang melihat ada sesuatu yang mencurigakan, Anda pelaku usaha, Anda masyarakat biasa, atau media, untuk melapor ke Badan POM,” ucap Kepala BPOM yang menjabat sejak tahun 2016 tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pentingnya peran masyarakat sebagai pelapor pelanggaran atau yang disebut dengan whistleblower. Menurutnya, BPOM bersama masyarakat perlu memperkuat sistem whistleblower demi kepentingan masyarakat.

“Bisa dilaporkan ke fasilitas pelayanan konsumen khusus ke organisasi Badan POM, HaloBPOM ya namanya, kemudian (nomor telepon) 1500533. Itu sangat dibutuhkan, jadi tolong untuk melaporkan kepada kami,” ia menambahkan.