Menkes Budi: Kebijakan PTM Bisa Berubah Tergantung Level PPKM

Terkait PTM, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek RI Anang Ristanto mengatakan, aturan tersebuttertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri. SKB ini pun sudah disesuaikan pembaruannya pada awal Januari 2022.

"Ketentuan yang ditetapkan dalam SKB Empat Menteri sudah mempertimbangkan dan mengakomodasi mekanisme berdasarkan level PPKM, termasuk jika ada kondisi penyebaran (kasus COVID-19) yang meningkat," kata Anang melalui pesan singkat yang diterima Health Liputan6.com, Kamis (27/1/2022).

"Kalau daerah tertentu ditetapkan sebagai PPKM Level 3 dan 4, otomatis tidak PTM terbatas 100 persen. Apalagi PPKM Level 4, wajib menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Rincian terkait hal ini dapat dilihat langsung di dalam SKB Empat Menteri."

Dalam penyesuaian terbaru SKB 4 Menteri mulai Januari 2022 tercantum kriteria penghentian sementara PTM jika ditemukan kasus COVID-19.

1. Penghentian sementara PTM di satuan Pendidikan sekurang-kurangnya 14x24 jam apabila terjadi:

• Klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebutAngka positivity rate hasil ACF di atas 5 persen
• Warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5 persen

2. Apabila setelah dilakukan surveilans, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5 persen, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan/atau kontak erat COVID-19 selama 5x24 jam. (Selengkapnya: Kasus COVID-19 Naik, Kemendikbudristek: Mekanisme PTM Sesuai Level PPKM)