5 Penyesuaian Aturan Masuk Indonesia Cegah Importasi Omicron

Ketiga, menyesuaikan waktu tes ulang PCR kedua. Yaitu pada hari ke-9 bagi pelaku perjalanan dengan kewajiban karantina 10 hari, dan tes ulang pada hari ke-6 bagi pelaku perjalanan dengan kewajiban karantina 7 hari.

"Berdasarkan 3 studi ilmiah dari Russel dkk (2021), Askrof dkk (2021), dan Wels dkk (2020) menyatakan bahwa karantina selama 7 hari dibarengi entry dan exit test cukup baik mengurangi potensi transmisi lokal hingga di bawah 25 persen," Wiku Adisasmito menambahkan.

Keempat, pengubahan teknis hak mengajukan tes pembanding RT-PCR bagi pelaku perjalanan setelah tes ulang kedua RT-PCR melalui pembiayaan mandiri.

Pelaku perjalanan wajib melakukan tes pembanding dan pemeriksaan pembanding dengan metode deteksi molekuler yang mampu melihat kegagalan deteksi gen S atau (S-Gene Target Failure/SGTF). Tes ini umumnya merupakan indikasi kasus Sars-CoV 2 varian B.1.1.529 (Omicron) secara bersamaan demi men-skrining kasus Omicron dengan baik.

"Selain itu, lokasi laboratorium pembanding dapat dilakukan ditempat tambahan, yaitu Balitbangkes Kementerian Kesehatan, lab pemerintah lainnya, seperti BTKL Labkesda, dan lab rujukan lainnya," imbuh Wiku.

"Hal ini demi meningkatkan aksesibilitas melaksanakan tes pembanding bagi tiap pelaku perjalanan."

Kelima, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas 3 Januari 2022, maka dilakukan pembatasan pemberian dispensasi karantina. Khusus pengajuan, diperuntukkan bagi WNI dengan kebutuhan mendesak.

Misal, kondisi kesehatan mengancam nyawa atau kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian khusus, kedukaan seperti anggota keluarga inti meninggal.

Bagi WNA, yaitu kepala kantor perwakilan asing maupun WNA dengan visa diplomatik atau dinas, pejabat asing setingkat menteri ke atas pendatang dengan skema TCA, delegasi negara G20, dan orang terhormat atau terpandang, seperti tokoh ekonomi global dapat mengirimkan surat pengajuan kepada Satgas COVID-19.

"Surat pengajuannya, baik fisik ke kantor BNPB maupun surat elektronik ke persuratan @bnpb.go.id dengan tujuan Kepala Satuan Tugas COVID-19. Masing-masing, minimal 3 hari dan 7 hari sebelum kedatangan," terang Wiku Adisasmito.

Pelaksanaan kebijakan penyesuaian pelaku perjalanan luar negeri ini efektif sepenuhnya pada Jumat, 7 Januari 2022 dengan penerapannya dimulai sejak 4 Januari 2022. Harapannya, memberikan waktu yang cukup bagi penyebaran sosialisasi kebijakan kepada petugas di lapangan maupun masyarakat. 

"Pelaku perjalanan yang tiba di Indonesia sebelum 4 Januari 2022 akan tetap menjalankan durasi karantina sesuai SE Satgas sebelumnya. Sementara, yang datang saat 4 Januari dan seterusnya akan menyesuaikan dengan apa yang tertulis di dalam SE Satgas No. 1 Tahun 2022.

"Hal ini berlaku bagi negara tambahan asal kedatangan yang harus menjalani karantina lebih lama, yaitu Prancis," tutup Wiku.

"Mohon seluruh media dan masyarakat memahami pedoman kebijakan untuk ikut mensosialisasikan peraturan. Kita harus yakin tetap mempertahankan kasus COVID-19 yang cukup terkendali."