Menko Luhut: Presiden Jokowi Ingin Harga PCR Turun Jadi Rp 300 Ribu

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan wajib PCR bagi penumpang pesawat diskriminatif karena memberatkan dan menyulitkan konsumen.

"Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen, bahkan tidak pakai apapun," katanya yang dikutip dari Antara, Sabtu (23/10) lalu.

Tulus juga menuturkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia sehingga harganya naik berkali lipat.

"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," tuturnya.

Tulus menilai syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan atau minimal direvisi. Misalnya, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3x24 jam, mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

"Atau cukup antigen saja, tapi harus vaksin dua kali. Dan turunkan HET PCR kisaran menjadi Rp 200 ribuan," imbuhnya.

Sedangkan menurut mantan Direktur Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Prof. Tjandra Yoga Aditama, tes PCR bagi calon penumpang pesawat berguna untuk menjamin keamanan yang paling baik yang saat ini dapat dilakukan memang tes PCR. Pasalnya, risiko penularan COVID-19 tidak hanya ada di dalam pesawat tapi juga di bandara.