PMK tentang Pelayanan Radiologi Klinik Dinilai Janggal, Koalisi Advokat Bakal Somasi Menkes

Liputan6.com, Jakarta Koalisi advokat yang dipimpin Muhammad Luthfie Hakim bakal mengirimkan somasi ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Hal ini terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (PMK 24/2020) yang dinilai penuh kejanggalan dan pertentangan dengan beberapa undang-undang kedokteran.

"Telah mempelajari dengan teliti PMK 24/2020 dan menilainya penuh kejanggalan dan pertentangan dengan UU Praktik Kedokteran dan perundang-undangan lainnya," kata Muhammad dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com pada Selasa (20/10/2020).

Selain itu, penerbitan PMK tersebut juga amat disayangkan karena menimbulkan kegaduhan bahkan perpecahan di kalangan profesional kedokteran seperti disampaikan Muhammad. Padahal, di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang perlu kerja sama dan saling mendukung antar sesama teman sejawat.

PMK 24/2020 dinilai oleh tim koalisi karena sarat dengan isu abuse of power. PMK tersebut hadir diteken oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang merupakan spesialis radiologi. Sehingga dengan munculnya PMK tersebut dinilai oleh kalangan profesional dokter dan dokter gigi lebih mengutamakan teman sejawat dokter radiologi dibandingkan dokter lain. Hal ini terutama terjadipada pelayanan medis menggunakan peralatan dengan modalitas radiasi pengion dan non pengion yang diatur dalam PMK 24/2020.

Simak Video Berikut Ini:

Saksikan juga Video Menarik Berikut