Harga Tes PCR Tertinggi Rp900 Ribu, IDI: Mungkin Cukup bila Reagen Dibantu Pemerintah

Zubairi menjabarkan, kecukupan biaya pelayanan dari harga tes PCR sebesar Rp900.000. Jika tidak dibantu Pemerintah, maka harga tes PCR bisa mencapai di atas Rp1 juta.

"Dalam hitungan harian, Rp900.000 hanya cukup untuk biaya sarana (IPAL, disinfeksi, sterilisasi), biaya alat (PME/kinerja evaluasi laboratorium), kalibrasi--upaya menelusuri hasil keakuratan spesimen), pemeliharaan," ujarnya.

"Kemudian bahan habis Pakai (flok swab + VTM, PCR tube, filter tip, microcentrifuge tube, plastik sampah infeksius, buffer, biaya alat pelindung diri (APD), seperti sarung tangan, hazmat, masker medis + N95, face shield, catridge (khusus tes cepat molekuler/TCM), dan pemeliharaan kesehatan."

Adapun flock swab adalah alat pengumpul spesimen untuk tes PCR. VTM adalah media untuk menyimpan spesimen. Filter tip adalah alat pengambil cairan dalam ukuran kecil. Microcentrifuge tube adalah tempat cairan/larutan.

"Jika tidak ada subsidi dari Pemerintah, maka harga tes PCR semestinya adalah Rp1,2 juta," imbuh Zubairi.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/3713/2020 tentang batasan tarif tertinggi pemeriksaan tes PCR pada 5 Oktober 2020. Surat ini ditandatangani Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir.

Berikut ini poin utama dalam pelayanan pemeriksaan PCR di fasilitas kesehatan dari surat edaran yang diterima Health Liputan6.com:

1. Batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

2. Batasan tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada angka (1) berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan RT-PCR atas permintaan sendiri/mandiri.

3. Batasan tarif sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak berlaku pada orang yang masuk dalam penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari Pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan biaya pasien COVID-19.

4. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapa klinik maupun rumah sakit yang memberikan pelayanan tes RT-PCR sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Evaluasi terhadap batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR secara periodik akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).