7 Rekomendasi Komnas Pengendalian Tembakau untuk Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19

Melihat Perkebunan Tembakau Terbaik di Kuba — Seorang petani membawa daun tembakau di perkebunan tembakau di San Juan y Martinez, Provinsi Pinar del Rio, Kuba (24/2). Para peserta akan dibawa ke perkebunan tembakau terbaik di Pinar del Rio dan ke pabrik cerutu bersejarah. (AFP Photo/Yamil Lage)

Liputan6.com, Jakarta Perilaku merokok diyakini dapat menambah risiko terkena COVID-19. Berdasarkan hal tersebut Komnas Pengendalian Tembakau menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

“Telah banyak kajian ilmiah yang membuktikan bahwa perilaku merokok membuat perokok lebih mudah terinfeksi COVID-19 dan juga memperparah komorbid pada pasien COVID-19,” kata dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K),FISR, FAPSR, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dalam keterangan pers.

“Karena itu, penanganan COVID-19 seharusnya memperhitungkan hal ini agar penanganan lebih efektif, apalagi di negara yang jumlah perokoknya begitu besar seperti Indonesia.”

Survei Komnas Pengendalian Tembakau menyampaikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Rekomendasi bagi Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta lisensi penjualan.

Sedang, rekomendasi bagi Kementerian Kesehatan terkait PHW (gambar peringatan) dan upaya berhenti merokok. Rekomendasi bagi Satgas COVID-19 yaitu mengenai penanganan COVID-19. Terakhir, rekomendasi bagi Kementerian Keuangan adalah tentang belanja rokok.

Simak Video Berikut Ini:

Pemerintah diminta mempertimbangkan secara matang terkait wacana kenaikan harga rokok menjadi Rp 50 ribu ‎per bungkus. Sebab, kenaikan harga ini bukan hanya mengancam industri rokok, tetapi juga para pekerjanya serta petani tembakau.

2 dari 3 halaman