Indonesia Dorong Implementasi Karbon Biru, Luncurkan Regulasi di COP31

Kepastian hukum, transparansi, dan pembagian manfaat yang adil menjadi perhatian dalam pengembangan ekonomi karbon biru Indonesia.

Diterbitkan 20 November 2026, 15:00 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026).

Regulasi tersebut menjadi landasan tata kelola pemanfaatan nilai ekonomi karbon biru sekaligus memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir dan laut Indonesia. Aturan ini juga bertujuan memastikan perlindungan ekosistem karbon biru memberikan manfaat ekologis dan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono menekankan prinsip restorasi dan perlindungan ekosistem sebelum mengoptimalkan nilai ekonominya.

"Prinsip utama adalah restorasi dan perlindungan terlebih dahulu, kemudian optimalkan nilainya. Melalui pengelolaan karbon biru yang berintegritas, upaya konservasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," ujar Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (19/11).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa Permen KP Nomor 17 Tahun 2026 menjadi pedoman agar setiap kegiatan karbon biru dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Setiap aksi karbon biru harus melalui proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/MRV), serta tercatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.

Regulasi tersebut ditujukan pula untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pengembang proyek karbon biru, sekaligus membangun kepercayaan mitra internasional terhadap unit karbon yang dihasilkan Indonesia.

Selain itu, mekanisme pembagian manfaat yang adil menjadi perhatian agar pengembangan ekonomi karbon turut memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan mendukung keberlanjutan ekosistem.

"Unit karbon hanya dapat diklaim satu kali, baik untuk pencapaian target kontribusi nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC), maupun untuk ditransfer kepada mitra setelah memperoleh otorisasi sesuai ketentuan," jelas Koswara.

Perkuat Kerja Sama Pengembangan Karbon Biru

Setelah peluncuran regulasi, KKP bersama Global Green Growth Institute (GGGI) menggelar dialog tingkat tinggi bertajuk "Advancing Blue Carbon in Indonesia: From Regulation to Implementation and Partnership".

KKP mencatat meningkatnya minat pengembang proyek dan investor untuk berkolaborasi dalam pengembangan karbon biru Indonesia.

Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Haruki Agustina menjelaskan keterkaitan upaya sektoral dengan kerangka nilai ekonomi karbon nasional.

"Di bawah kerangka kerja nilai ekonomi karbon nasional kita, setiap sektor berkontribusi pada satu sistem nasional, sehingga upaya sektoral dapat terhubung dengan target iklim nasional atau Nationally Determined Contributions, akuntansi karbon, dan penerapan kerangka NEK," ujar Haruki.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Kehutanan, Dyah Murtiningsih, menekankan bahwa keberhasilan restorasi diukur dari fungsi ekosistem yang pulih, bukan sekadar jumlah bibit yang ditanam.

"Restorasi mangrove harus dilakukan berdasarkan pendekatan lanskap, memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta didukung oleh pemantauan dan verifikasi yang efektif. Pada akhirnya, tujuan kami bukan hanya memulihkan hutan mangrove, tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Dyah.

Upaya menggerakkan investasi karbon biru pada skala yang dibutuhkan akan terbantu oleh koordinasi lintas kementerian serta kolaborasi dengan mitra internasional, lembaga keuangan, sektor swasta, lembaga riset, dan pengembang proyek.

Dalam hal ini, GGGI mendukung Pemerintah Indonesia sebagai mitra teknis, termasuk dalam memperkuat kerangka kebijakan, sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) nasional, serta penyiapan proyek karbon biru yang siap investasi.

Dukungan tersebut juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kanada.