Kasus Orang Hilang Guncang Pulau Jeju Usai Penemuan 4 Jenazah dalam 3 Hari

Liputan6.com, Seoul - Pulau Jeju, Korea Selatan tengah menjadi sorotan usai empat orang yang sebelumnya dilaporkan hilang di pulau tersebut ditemukan tewas dalam rentang tiga hari.

Dikutip dari Channel News Asia dan Kantor Berita Yonhap, Rabu (26/8/2026), kasus-kasus tersebut tidak saling berkaitan, namun dua di antaranya diduga ditutup oleh petugas yang sama tanpa memastikan bahwa orang yang dilaporkan hilang berada dalam kondisi aman.

Rangkaian penemuan jenazah ini bermula pada 22 Agustus, ketika seorang pria berusia 60-an ditemukan tewas di Songdang-ri, Gujwa-eup, Kota Jeju.

Pria tersebut sebelumnya dilaporkan hilang pada 2 Juli. Namun, petugas polisi yang sama yang menangani kasus Jang Mi-ran diduga menutup laporan tersebut secara keliru dengan cara serupa. Keluarganya kemudian kembali melaporkan kehilangan pria itu pada 21 Agustus, sehingga pencarian dilakukan kembali sebelum jasadnya ditemukan.

Sehari kemudian, pada 23 Agustus sekitar pukul 03.04 waktu setempat, seorang nelayan menemukan jasad seorang pria yang diperkirakan berusia 70-an di perairan dekat Sinheung-ri, Jocheon-eup, Kota Jeju. Nelayan tersebut kemudian melaporkannya kepada layanan pemadam kebakaran 119.

Penjaga Pantai Jeju memastikan pria tersebut, yang diidentifikasi sebagai Tuan A, telah dilaporkan hilang ke Kantor Polisi Jeju Timur pada 22 Agustus. Polisi masih menyelidiki penyebab dan keadaan pasti kematiannya.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 09.35, orang lain yang sebelumnya dilaporkan hilang juga ditemukan tewas di dekat sebuah lembah di Aewol-eup, Kota Jeju.

Sekitar pukul 10.46, jenazah yang diyakini sebagai Jang Mi-ran, perempuan berusia 37 tahun yang hilang sejak Mei, ditemukan di dekat penginapan tempatnya tinggal dalam jangka panjang. Penemuan itu terjadi 104 hari setelah ia menghilang.

Kasus Jang menjadi sorotan nasional setelah polisi diduga menutup laporan kehilangannya tanpa memastikan keselamatannya. Setelah kasus tersebut dilaporkan kembali pada bulan lalu, polisi melakukan pencarian hingga akhirnya menemukan jenazahnya.

Keempat kasus tersebut tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Namun, penanganan dua kasus oleh petugas yang sama memicu sorotan terhadap prosedur kepolisian dalam menangani laporan orang hilang.

Kepolisian kini meninjau seluruh 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani petugas tersebut. Media melaporkan sekitar 10 kasus sedang diperiksa karena diduga ditutup secara tidak semestinya.

Pada Selasa, pengadilan menahan petugas tersebut atas dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas, pemalsuan catatan elektronik resmi, dan menghalangi pelaksanaan tugas resmi, demikian dilaporkan Yonhap News Agency.

Petugas tersebut membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa dirinya telah menghubungi orang-orang yang dilaporkan hilang, menurut laporan tersebut yang mengutip seorang pejabat kepolisian.

Kepolisian Jeju mengatakan bahwa mereka tidak memiliki komentar terpisah mengenai penanganan kasus-kasus tersebut. Kontroversi ini telah memicu kekhawatiran mengenai keselamatan serta kritik di media sosial.

Pelaksana Tugas Komisaris Jenderal Kepolisian Nasional Yoo Jae-seong menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Kepolisian juga telah memerintahkan setiap penutupan kasus orang hilang memperoleh persetujuan dari atasan, sambil menunggu peningkatan sistem manajemen kasus.

"Kami akan memeriksa seluruh sistem dan melakukan perbaikan kelembagaan agar hal ini tidak pernah terjadi lagi," kata Yoo kepada anggota parlemen pada Senin. Ia juga berjanji meninjau seluruh kasus yang pernah ditangani petugas tersebut.

Data resmi menunjukkan, kepolisian Korea Selatan menerima 70.814 laporan orang dewasa hilang sepanjang tahun lalu. Jumlah laporan serupa telah melampaui 70.000 setiap tahun sejak 2022. Meski demikian, polisi menyebut sebagian besar kasus berhasil diselesaikan dalam waktu 30 hari.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pun angkat bicara. Dia menyerukan agar kepolisian meningkatkan akuntabilitas setelah publik marah atas penanganan serangkaian kasus orang hilang di Pulau Jeju. Seruan tersebut disampaikan ketika reformasi kepolisian akan memberikan institusi itu peran yang lebih besar dalam penyidikan tindak pidana.

Dalam rapat Kabinet pada Selasa kemarin, Lee mengatakan kepolisian kemungkinan akan menjadi salah satu institusi negara yang memiliki kewenangan paling besar.

“Polisi kemungkinan akan memiliki kekuasaan terbesar di antara lembaga-lembaga negara,” kata Lee.

Ia menambahkan, publik mempertanyakan apakah kepolisian mampu memikul tanggung jawab yang sebanding dengan besarnya kewenangan tersebut.

“Tanggung jawab harus diperkuat sebanding dengan besarnya kewenangan,” tegasnya.