Cengkeraman Ortega atas Nikaragua Kian Kuat, Pemilu Tak Akan Digelar Lagi

Liputan6.com, Managua - Presiden Nikaragua Daniel Ortega menyatakan negaranya tidak akan lagi menggelar pemilu demi mencegah kelompok oposisi mengambil alih kekuasaan.

Pemimpin otoriter berusia 80 tahun yang berkuasa sejak 2007 itu juga mengatakan akan bekerja sama dengan parlemen yang berada di bawah kendalinya untuk mengesahkan undang-undang baru guna "membangun tembok" yang membendung oposisi.

Ortega menyampaikan pernyataan tersebut pada Minggu (19/7/2026) dalam upacara resmi peringatan 47 tahun Revolusi Sandinista. Ia merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam revolusi yang menggulingkan kediktatoran brutal Anastasio Somoza.

Selama bertahun-tahun, pemerintahan Ortega dan istrinya, Rosario Murillo, yang menjabat sebagai "presiden bersama", terus membatasi demokrasi di Nikaragua. Namun, banyak pihak menilai pernyataan terbaru Ortega menunjukkan sikap yang jauh lebih keras dari sebelumnya.

"Dengan keputusan ini, Ortega dan Murillo telah menegaskan perubahan Nikaragua menjadi kediktatoran keluarga sepenuhnya," kata Tiziano Breda, analis senior Amerika Latin di lembaga Armed Conflict Location and Event Data seperti dilaporkan The Guardian.

Dalam pidatonya di hadapan ribuan pegawai pemerintah yang, menurut laporan media lokal, dipaksa menghadiri acara tersebut, Ortega mengatakan: "Tidak akan ada lagi pemilu di sini yang dapat mereka (partai-partai oposisi) gunakan untuk mencoba merebut pemerintahan dan mengambil alih kekuasaan."

Ortega, yang sebelumnya tidak tampil di hadapan publik selama 61 hari, menambahkan: "Kami akan bekerja sama dengan Majelis Nasional dan lembaga-lembaga terkait untuk menyusun undang-undang. Kami membutuhkan aturan yang dapat membangun tembok, sebuah penghalang, untuk menghadapi para pelaku kudeta dan pengkhianat yang menjual negaranya."

Pemilu semula dijadwalkan berlangsung tahun depan. Namun, Ortega tidak menjelaskan apakah pemilu tersebut akan dibatalkan atau oposisi akan dilarang mengikutinya—sesuatu yang dalam praktiknya telah terjadi.

Menjelang pemilu 2021, rezim Ortega melarang partai-partai oposisi dan memenjarakan seluruh tokoh oposisi yang hendak maju sebagai calon presiden.

"Ortega dan Murillo tampaknya takut bahwa sedikit saja ruang politik dibuka, perlawanan akan memperoleh tempat untuk tumbuh dan mengancam kekuasaan mereka. Hal itu mungkin menunjukkan bahwa dukungan terhadap keduanya di dalam negeri, yang memang sudah lemah, terus merosot," tutur Breda.

"Karena itu, alih-alih kembali menggelar pemilu yang telah direkayasa, mereka memilih menghapus persaingan politik melalui pemilu sama sekali."

Tahun lalu, Ortega mendorong pengesahan serangkaian perubahan konstitusi. Perubahan tersebut antara lain memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi enam tahun serta mengangkat Murillo, yang sebelumnya menjabat wakil presiden menjadi "presiden bersama".

Amerika Serikat (AS) menyebut pemerintahan keduanya sebagai "kediktatoran Murillo-Ortega".

Dalam pidato yang sama, Ortega mengecam AS terkait operasi pada Januari yang menculik diktator Venezuela Nicolas Maduro.

"Dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki, mereka menyerbu istana kepresidenan, tempat Nicolas dan istrinya, Cilia (Flores), berada. Mereka membunuh seluruh anggota pasukan pengamanan di sana—sebagian besar merupakan warga Kuba—kemudian membawa keduanya pergi untuk dipenjarakan di AS. Itu tindakan yang mengerikan," kata Ortega.

Menurut Ortega, mencegah oposisi kembali berkuasa diperlukan untuk melindungi negara dari "para pelaku kudeta". Ia menuding kelompok tersebut berada di balik gelombang demonstrasi nasional pada 2018.

Sejumlah lembaga, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan rezim Ortega menanggapi demonstrasi itu dengan tindakan represif yang menewaskan lebih dari 350 orang, melukai ratusan lainnya, memenjarakan ribuan orang, serta memaksa hampir satu juta warga Nikaragua meninggalkan negaranya.

Belakangan, PBB, AS, sejumlah organisasi hak asasi manusia, serta 30 mantan presiden negara-negara Ibero-Amerika secara langsung menyalahkan Ortega dan Murillo atas kematian Brooklyn Rivera, pemimpin masyarakat adat sekaligus anggota parlemen selama empat periode.

"Rivera, 73 tahun, menghabiskan hampir tiga tahun dipenjara secara tidak adil oleh rezim tersebut," menurut Kementerian Luar Negeri AS.

Sejumlah organisasi, termasuk Human Rights Watch, memperkirakan terdapat sekitar 50 tahanan politik di Nikaragua.

Rezim Ortega juga telah mencabut kewarganegaraan 546 orang serta menutup lebih dari 5.600 organisasi nonpemerintah, 29 universitas, dan 58 media.